Oleh : Husnaeni, Kepala Seksi Penilaian KPKNL Parepare, Sulawesi Selatan
Latar Belakang
Keberadaan sarana transportasi sangat menunjang keberhasilan pembangunan suatu daerah.
Tak heran bila pemerintah daerah selalu serius menangani sarana dan prasarana yang berhubungan dengan transportasi.
Tak ketinggalan daerah Sulawesi Selatan. Daerah ini adalah target pembangunan sarana transportasi kereta api.
Sudah dikaji pemerintah sejak lama. Sarana ini akan membuka akses wilayah, mempercepat lalu lintas barang, dan meningkatkan aksesibilitas.
Dampaknya positif, dapat memicu pertumbuhan ekonomi di Sulawesi bila dibangun. Menjangkau daerah-daerah penting di Pulau Sulawesi.
Dan, tahun 2015 proyek ini akhirnya berlangsung. Rencananya, pembangunan ini dilakukan beberapa tahap.
Tahap I, yaitu jalur Kereta Api dari Makassar hingga Parepare.
Proyek perkeretaapian Trans Sulawesi ditargetkan mencapai panjang 2.000 kilometer (km) dari Makassar ke Manado.
Jalur lintas Makassar–Parepare yang melewati Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan Kabupaten Barru dan Kota Parepare merupakan tahap awal pembangunan jaringan kereta api Trans Sulawesi.
Lintas Makassar-Parepare merupakan salah satu lintas prioritas. Ditujukan untuk meningkatkan hubungan dan pergerakan di internal Provinsi Sulawesi Selatan.
Proyek kereta api Trans Sulawesi ini tahap pertama menargetkan 145 kilometer.
Proyek lintas kabupaten ini, pertama kali dicanangkan adalah di Kabupaten Barru.
Menurut Mantan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Barru adalah Kabupaten yang memiliki keunikan tersendiri dalam hal transaksi tanah.
Sehingga Barru dipilih sebagai Kabupaten yang pertama kali proyek ini dimulai.
Keunikan Kabupaten Barru terefleksikan pada proses pembebasan lahan.
Barru yang berpenduduk 174.323 pada tahun 2019, memiliki luas wilayah 1.174,72 kilometer persegi.
Itu artinya bahwa masih terdapat banyak ruang kosong yang memudahkan pemerintah membebaskan lahan yang dibutuhkan.
Penduduknya juga dinilai lebih mudah diajak bernegosiasi. Apapun yang ditawarkan pemerintah, sepertinya selalu mudah diterima oleh masyarakat.
Tidak ada sanggahan, protes, apalagi pertentangan kepada pemerintah. Hal ini terbaca oleh pimpinan pemerintahan.
Dan, diputuskan sebuah kebijakan peletakan batu pertama di Kabupaten Barru.
Barru juga memiliki pelabuhan Garongkong yang sedianya diprioritaskan mendukung moda perekonomian Sulawesi Selatan di sektor perdagangan.
Pelabuhan Garongkong strategis untuk jalur perdagangan laut dari Sulawesi Selatan ke Pulau lain seperti Kalimantan.
Produk-produk dari Sulawesi Selatan, atau sebaliknya, bahan baku pertambangan dari Kalimantan seperti batubara, dapat didistribusikan lebih mudah melalui jalur ini.
Menurut data Kementerian Perhubungan, progres pengadaan lahan di Kabupaten Barru atau arah Pelabuhan Garongkong telah mencapai 59 persen.
Dari 187 bidang yang dibutuhkan, sudah ada 111 bidang yang telah dibebaskan, 24 bidang telah dititip di PN, dan 52 bidang sisanya indikasi kawasan hutan.
Tidak mudah memang untuk membebaskan lahan warga guna kepentingan umum, oleh karena itu peran pemerintah pusat maupun daerah sangat penting memberikan edukasi perihal pembebasan lahan untuk kepentingan umum.</p>
Comments