Celebesupdate.com, Makassar-Tapera. Tiap kali mengejanya di timeline media sosial, di kepala saya pasti terngiang juga itu kata Pepera. Hampir identik. Hanya beda di “Ta” dan “Pe”, hehe. Entah, sayaJi saja yang berpikir begitu? Tapi substansinya kedua kata itu jauh beda.
Pepera adalah akronim dari penentuan pendapat rakyat. Pernah digelar di Papua untuk menentukan status daerah itu jadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebuah keputusan yang datangnya dari rakyat. Sedang Tapera, Tabungan Perumahan Rakyat. Kebijakan baru dari pemerintah Jokowi yang tengah trending di media sosial di akhir Mei ini.
“Derita apa lagi?”
Begitu cuit seorang influencer. Ia merespon pengumuman Presiden Jokowi soal Tapera yang datang sehari sebelumnya itu dengan garang di platform X-nya. Seorang dokter. Tampak, ia memang suka mengkritik kebanyakan kebijakan-kebijakan Jokowi.
Di facebook, teman saya. Ia juga dokter-Weits, rekan-rekan medis ini banyak yang berpikir kritis, ya? Tapi ia sekarang tercatat pula sebagai dosen, dan tengah melanjutkan sekolah doktornya di Jepang. Ia menulis, “habis UKT, muncullah Tapera.
Walau tak langsung. Jelas, statusnya itu bernada kritik. Ia melanjutkan tulisannya, “tapi sepertinya yang akan speak up lebih banyak ketimbang masalah UKT kemarin, karena Tapera akan menyasar semua pekerja di Indonesia.
Pendapatnya itu seperti banyak benarnya. Di rumah saja. Pagi-pagi. Sehari usai pengumuman bapak presiden , istri saya yang karyawan swasta di Makassar sudah celoteh serupa Kakaktua soal Tapera itu di ruang tengah.
Mengingat tidak ada moderator yang akan mengarahkan diskusi. Saya pilih menyimak saja dari balik pintu kamar.
Dan kembali ke facebook. Teman saya, jurnalis, bahkan telah membuat status dengan judul, “menghitung Tapera”. Ia menulis lumayan panjang, “taruhlan gaji Rp.5.000.000. Dipotong Tapera 3 persen, menghasilkan Rp. 1.800.000 per tahun.”
“Jika kita asumsikan seseorang bekerja pada usia 20 tahun, maka masa kerjanya 38 tahun karena pensiun pada usia 58 tahun. Pemotongan itu maksimal menghasilkan simpanan di Tapera Rp. 68. 400.000. Rumah tipe apa yang seharga itu pada tahun 2026?”
“Jika inflasi 2 persen saja per tahun, sisa berapa nilai tukar angka itu 38 tahun kemudian?”
Pertanyaan-pertanyaannya yang menggugat sangat logis. Harusnya, tulisan semacam itu dapat membuka katup kesadaran kritis kita terhadap urusan publik, dan tak perlu takut menyuarakannya. Apalagi di era platform media baru yang begitu berpengaruh terhadap segala hal. Dari masalah sosial, politik, ekonomi, budaya hingga agama.
Di era ini, suara netizen bisa menjadi representasi suara rakyat. Seperti cuitan tentang UKT pekan lalu. Reaksi bernada protes dari netizen, tampaknya memiliki andil dalam memaksa menteri Nadiem membatalkan kenaikan UKT yang diterapkan di sejumlah perguruan tinggi. Salut!
Sejatinya, dengan menelusuri jejak kebijakan pemerintah beberapa tahun ini, kita sesungguhnya menyadari bahwa pemerintah tengah berusaha menerapkan liberalisasi sektor publik secara utuh.
Pemerintah yang kesulitan mendanai sejumlah program strategis nasional berusaha mengurangi beban keuangan dengan cara menghapus hak-hak rakyat yang diberikan UUD 1945. Hak itu seperti subsidi di sektor pendidikan, kesehatan, kebutuhan seperti listrik, dan BBM.
Proyek ini sebenarnya telah dimulai di era Presiden SBY. Contohnya, ya…, soal UKT itu. Kenaikan UKT di era Jokowi ini, kan…, hanya dampak dari perubahan status perguruan tinggi negeri menjadi BHMN atau PTN-BH yang didorong di era SBY.
Dan alih-alih mengurangi subsidi, pemerintah bahkan mendorong rakyat menyelesaikan masalahnya sendiri dengan cara urungan. Seperti program BPJS di bidang kesehatan itu. Dan sekarang, ada lagi Tapera.
Dari aspek lain, kita bisa memahami bahwa pemerintah barangkali tengah berusaha menyelesaikan persoalan warga negara yang banyak tidak memiliki rumah sekarang ini. Menurut BPS di tahun 2023, masih terdapat 15,21 persen rumah tangga di Indonesia yang belum memiliki rumah.
Begitulah adanya teman-teman. Kita kadang hanya bisa berceloteh, hehe. Pada akhirnya, seperti teman yang menutup tulisannya di laman facebook.
“Semoga pemerintah tak salah kebijakan dan bisa memberi hitungan rasional atas Tapera.”(*)
Pimred Celebesupdate.com
