Namun, di balik tren penurunan 12,36 persen dari kinerja Imigrasi ini, Meity mengingatkan bahwa masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus diperkuat agar dampak perlindungan terhadap masyarakat lebih optimal .

Salah satu catatan kritis yang disorot adalah potensi “kebocoran” akibat lemahnya integritas di internal petugas. Meity mengaitkan hal ini dengan peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK terhadap 17 pejabat di Kantor Imigrasi Jakarta Barat pada Juni lalu, termasuk Kepala Kantor . Kasus tersebut, yang diduga terkait penyimpangan pengurusan izin tinggal WNA, menjadi contoh nyata bahwa sistem secanggih apa pun dapat jebol jika tidak didukung integritas personal.

Selain isu integritas, Meity juga menyoroti bahwa pencegahan di pintu keberangkatan saja tidak cukup. Ia mendorong penguatan pengawasan di daerah-daerah kantong pekerja migran yang masih memiliki tingkat kerentanan tinggi, seperti  Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat mencatat kasus TPPO terbanyak. Ia mengatakan bahwa mereka di DPR akan mengawal efektivitas program 1.178 Desa Binaan Imigrasi dan 516 Petugas Imigrasi Pembina Desa agar edukasi dan deteksi dini di tingkat akar rumput benar-benar masif dan tepat sasaran .

Lebih lanjut, politisi PKS ini menyoroti perlunya tindak lanjut penegakan hukum yang tegas terhadap sindikat pelaku. Pencegahan harus diikuti dengan pemidanaan berat kepada agen perantara yang memfasilitasi keberangkatan nonprosedural. “Jadi tidak hanya pencegahan di Imigrasi, tapi ditindaklanjuti dengan pemidanaan, sanksi yang berat kepada pelaku TPPO atau agen-agen perantara yang memfasiltasi keberangkatan,” ungkapnya. 

Karena itu, dalam rangka  menguatkan posisi Imigrasi ini, kata Meity,  posisi Imigrasi sebagai garda terdepan dalam pencegahan TPPO, harus didukung oleh semua pihak dengan kerjasama lintas sektor yang kuat, yaitu kepolisian dan kementerian ketenagakerjaan.