“Tuntutan masyarakat Indonesia saat reformasi 1998 diantaranya reformasi birokrasi, yaitu pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Artinya dibutuhkan akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang dinilai dari dua aspek. Sistem dan sumber daya manusianya,” bebernya.
Meity menyampaikan pandangannya ini setelah Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Silmy Karim menghimbau jajarannya di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI, Pamekasan, Jawa Timur agar menghindari cara pintas dalam mendapatkan jabatan dan posisi di lingkungan Kantor Imigrasi. “Jangan cari bekingan,” ujarnya pada Senin (06/10/2025).
Selanjutnya, mantan Direktur Utama PT Krakatau Steel itu menekankan pentingnya sistem merit dalam tata kelola pemerintahan. Dengan sistem itu, promosi akan berlangsung objektif, berbasis kinerja dan adil. Sebab itu, ia meminta setiap ASN di Imigrasi hendaknya bekerja profesional dan mengedepankan integritas dalam bekerja.
