Meity berharap anggaran tidak hanya terserap pada belanja pegawai tetapi juga teralokasi pada bantuan hukum yang dirasakan langsung masyarakat. “Melalui dana ini, Kementerian Hukum bisa memberikan pelayanan dengan memberikan askes bantuan hukum yang mudah dan murah untuk masyarakat dari semua kalangan,” jelasnya.

Meity juga mempertanyakan strategi Kemenkum memastikan agar tidak membebani masyarakat dari tarif hukum yang semakin mahal. “Sekarang itu, banyak tarif hukum, notaris ada grade A. Luar biasa juga itu biayanya. Saya berharap bagaiamana pelayanan hukum tidak semahal itu,” imbuhnya.