“Dalam konteks konflik agraria yang melibatkan rakyat dengan koorporat, sebagai perwakilan rakyat, saya selalu melihat dari perspektif kerakyatan. Bagaimana agar rakyat mendapatkan hak secara adil. Tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Yaitu mereka mendapatkan solusi yang tidak serta merta mematikan hak-haknya untuk mendapatkan kehidupan layak secara ekonomi dari tanah tempat mereka berkebun dan bertani,” jelasnya.

Yang paling utama dari pengesahan ini, lanjut Meity, pada tingkat implementasinya nanti. “Setelah pengesahan ini, akan diikuti oleh pembentukan lembaga dan aturan-aturan di bawahnya nanti yang membutuhkan proses. Semoga benar-benar bisa ditegakkan oleh pemerintah secara berintegritas,” pungkasnya.