PEN Rp1,388 triliun digunakan untuk tujuh kelompok infrastruktur. Mulai dari irigasi, pengembangan pengelolaan konservasi sungai, danau dan sumber daya air, reservasi jalan provinsi, pembangunan jalan dan jembatan provinsi, instalasi irigasi, dokumen perencanaan pembangunan gedung rumah sakit, DED Amdal-lalin untuk rehabilitasi Stadion Mattoanging.
Pemprov sendiri sejak awal pandemi telah mendorong dengan maksimal berbagai kegiatan infrastruktur yang bersumber dari APBD. Namun sangat dipahami bahwa refocusing dan realokasi anggaran menjadi kewajiban semua. Bukan saja pemerintah daerah, akan tetapi pemerintah pusat juga melakukan hal yang sama. Yakni penyesuaian alokasi di beberapa kegiatan strategis, sehingga terus berpacu mengoptimalkan seluruh potensi yang ada, termasuk memanfaatkan potensi non-APBD untuk mendorong pembangunan infrastruktur di Sulsel.
“Potensi APBD yang ada selain dilaksanakan sendiri oleh pemerintah provinsi, pada bagian lain kami juga menempuh kebijakan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menjaga keseimbangan fiscal dan mendorong akselerasi pembangunan antar seluruh wilayah di Sulawesi Selatan,” jelasnya.
Hal ini dilakukan mengingat kondisi dana transfer dari pemerintah pusat yang mengalami pemotongan alokasi termasuk dihapusnya beberapa kegiatan yang bersumber dari DAK, sehingga sangat menyulitkan daerah untuk mendorong sector konstruksi. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat yang ada di daerah berkewajiban untuk memberikan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Daerah dengan alokasi saat ini sekitar Rp600 milyar lebih.
Sedangkan, dua tahun Kepemimpinan Prof HM Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman, diawal pemerintahan keduanya mencanangkan berbagai program prioritas. Diantaranya, dari segi pembangunan infrastruktur, mengutamakan untuk daerah terpencil dan terisolir. Sebagai contoh perbaikan akses jalan di Kecamatan Seko, Luwu Utara, sepanjang 126 kilometer yang tak tersentuh pembangunan selama 75 tahun, kini sudah bisa dilalui kendaraan roda empat, setelah pengerasan berhasil dirampungkan pada September 2019.
“Saya melihat bahwa progres selama dua tahun, pertama Alhamdulillah Seko, ini apapun yang kita bangun, Menara Gading pun seperti apa kita bangun. Tetapi kalau daerah tersolir masih ada berarti kita belum menjalankan Sila Ke-5 Pancasila,” sebutnya.
