“Laut dan segala isinya adalah properti kita bersama, dan tidak bisa diserahkan begitu saja tanpa ada regulasi ke pihak pemilik modal. Selain tanggung jawab pemerintah, nelayan juga memiliki kewajiban melindungi diri mereka sendiri dari ketidakadilan ekonomi seperti ini. Karena itulah kami terus akan mengedukasi mereka melalui Sekolah Nelayan agar mereka bisa lebih memahami apa-apa saja yang menjadi hak mereka sebagai warga negara yang tinggal di daerah pesisir, dan batasan-batasan apa saja yang maksimal bisa dilakukan oleh pihak swasta yang membuka usaha di daerah mereka,” tutupnya.

Ketua DPW Sulsel Amri Arsyid ketika dihubungi mengatakan Nelayan adalah tulang punggung ketahanan pangan Indonesia sekaligus menjadi cermin kesejahteraan rakyat, selama nelayan Indonesia masih belum sejahtera maka Indonesia belum bisa dikatakan sejahtera.

PKS mendukung Nelayan Indonesia untuk berdaya menggapai kesejahteraan dan berjaya di perairan Indonesia, imbuhnya.