Data Sekretariat Negara menyebutkan bahwa pada tahun 2022 ada 147 kabupaten/kota wilayah pesisir dengan 1.3 juta (12.48%) penduduk miskin seperti nelayan yang masuk kategori desa miskin esktrim.

Menurut Menteri Sosial RI di Kabinet Indonesia Bersatu II yang akrab dipanggil Doktor Salim tersebut, permodalan adalah kata kunci lain yang menjadi problematika nelayan yang belum selesai sampai saat ini. Sebagai profesi yang memiliki penghasilan fluktuatif, tidak banyak nelayan yang memiliki kemampuan dalam manajemen keuangan sehingga layak mendapatkan bantuan perbankan.

“Apalagi mereka tidak punya koleteral. Sangat sedikit dana perbankan yang tersalurkan ke nelayan karena hal-hal seperti ini. Karena itulah kami mencoba mengedukasi melalui Sekolah Nelayan agar mereka, minimal memiliki kompetensi dalam membuat laporan manajemen keuangan agar jika mengajukan bantuan modal bisa dipercaya oleh pihak bank.”