Editor 10 November 2020

“Menurut para pakar, presiden seharusnya mengeluarkan PERPPU apabila ada prosedur yang dilanggar. Dan jelas prosedur UU cipta kerja tidak sesuai prosedur menurut UU 12 tahun 2011”, lanjutnya.

Ini dikuatkan dengan adanya protes dari sejumlah Guru besar, dekan, dan akademisi dari 67 Perguruan tinggi tanah air.

“Mengapa UU Cipta kerja yang prosedur dan materinya, yang muatannya banyak bermasalah harus terburu-buru disahkan? Bahkan, menyita waktu istirahat para anggota dewan dan menteri yang terhormat,” ujar perwakilan dari akademisi, Prof Susi Dwi Harijanti, dalam pernyataannya yang disiarkan secara daring di Jakarta, Rabu (7/10/2020).

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*