“Selama ini subsidi BBM terlalu besar justru dinikmati oleh 80 persen warga mampu, dan hanya 20 persen dinikmati warga miskin. Sehingga pemerintah perlu menata subsidi agar tepat sasaran,” tukas kepala KPPN tersebut.

Seiring dengan perkembangan informasi, KPPN selaku kepanjangan tangan Menteri Keuangan diminta untuk terus mengupdate informasi harga-harga barang & jasa di daerah dan perkembangan-perkembangan lain yang terkait dengan kenaikan harga BBM.