Prof Zudan juga menyinggung dua agenda demokrasi besar yang berlangsung tahun ini, yaitu Pemilu serentak pada Februari 2024 dan Pilkada serentak pada 27 November 2024.

Ia mengapresiasi netralitas ASN yang terus terjaga selama pelaksanaan pemilu dan pilkada. “Semoga hasil dari pesta demokrasi ini mampu mendorong kesejahteraan masyarakat sekaligus memberikan perlindungan karir yang lebih baik bagi para ASN,” katanya.

Namun, Zudan juga menyoroti tantangan yang kerap dihadapi ASN pasca-pilkada, seperti pergantian pejabat yang tidak berdasarkan sistem meritokrasi. Ia menyebut fenomena “balas budi dan balas dendam” oleh kepala daerah terpilih sebagai praktik yang harus diakhiri.

“Kami memohon kepada Bapak Presiden untuk memperkuat sistem meritokrasi agar ASN dapat bekerja dengan tenang, nyaman, dan lebih optimal,” ujar Zudan.

Pada kesempatan itu, Ketua Umum Korpri juga menyampaikan lima usulan strategis kepada Presiden untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan efektif:

1. Evaluasi Desentralisasi dan Pilkada

Zudan meminta pemerintah mengevaluasi desain desentralisasi dan pilkada yang dinilai mahal dan membebani anggaran daerah. Ia menyoroti dampaknya terhadap kinerja ASN, terutama jika petahana ikut mencalonkan diri.