Kementerian Komunikasi dan Informatika menangani sebanyak 1.615 konten isu hoaks yang beredar di website dan platform digital selama tahun 2023. Sehingga, total hoaks yang mereka tangani sejak bulan Agustus 2018, sudah mencapai 12.547 konten isu hoaks.
Keminfo menunjukkan jumlah ini meningkat dari tahun 2022, yaitu 1.528 isu hoaks. Isu tertinggi terkait kesehatan, penyebaran Covid 19. Berikutnya yaitu konten penipuan dan kebijakan pemerintah, serta tertinggi ketiga adalah isu politik sebanyak 1.628 isu hoaks.
Temuan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) juga cukup tinggi. Mereka menemukan 2.330 hoaks selama tahun 2023 dengan hoaks politik sebanyak 1.292. Sebanyak 645 di antaranya adalah hoaks terkait Pemilu 2024. Menurut mereka jumlah hoaks politik itu dua kali lipat lebih banyak dibandingkan hoaks sejenis pada musim Pemilu 2019 sebanyak 644.
Platform Youtube menjadi tempat ditemukan hoaks terbanyak, sejumlah 44.6%, diikuti oleh Facebook (34.4%), Tiktok (9.3%), Twitter atau X (8%), Whatsapp (1.5%), dan Instagram (1.4%).
Besarnya polusi hoaks di ruang publik sangat mengganggu kehidupan berdemokrasi kita. Netizen Indonesia yang sebagian besar belum terdidik tentang konten dan digitalisasi dapat mengalami disinformasi. Perilaku dan pemikirannya terpengaruh karena kuat dan intensnya terpaan hoaks tersebut. Termasuk dalam bidang dan masalah politik.
Hoaks dan Dominasi Tema Politik dalam Wacana Ruang Publik
Patut kita cermati bahwa dalam dua dekade terakhir, wacana politik benar-benar telah menjadi dominan di dalam ruang publik. Rasa-rasanya, perbincangan yang tak kesurupan topik politik sulit lagi dihindari oleh kita di tengah-tengah masyarakat.
Menguatnya isu politik diruang publik tak lepas dari momentum politik di Indonesia yang seperti tak usai-usai. Sebutlah pemilihan Presiden dan wakilnya. Pemilihan dari satu kepala daerah ke kepala daerah lainnya. Pemilihan anggota dean. Hingga di lingkup kecil, pemilihan kepala desa, sampai pemilihan ketua rukun tetangga (RT). Di kampus yang penuh tradisi akademik. Adapula pemilihan politik rektor. Jadi, hampir-hampir tak ada lagi ruang yang tersisa bila menyoal politik ini.
