Keputusan Indonesia untuk bergabung dengan Board of Peace (BoP), sebuah inisiatif yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, membawa implikasi yang kompleks baik dari segi politik luar negeri Indonesia maupun dampaknya terhadap kredibilitas dan posisi negara di arena internasional. Dalam konteks diplomasi internasional, keputusan ini menimbulkan berbagai tantangan dan peluang yang perlu dianalisis secara mendalam. Secara umum, keterlibatan Indonesia dalam BoP ini memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi prinsip politik luar negeri Indonesia, dampaknya terhadap posisi Indonesia dalam perjuangan Palestina, serta potensi Indonesia untuk memainkan peran lebih besar dalam menciptakan perdamaian global.
1. Krisis Kredibilitas dan Konsistensi Diplomasi Bebas Aktif
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia dalam keterlibatannya di BoP adalah masalah kredibilitas politik luar negeri Indonesia, terutama terkait dengan konsistensi prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi dasar diplomasi Indonesia. Bergabungnya Indonesia dalam BoP memicu perdebatan mengenai apakah keputusan ini sejalan dengan komitmen Indonesia untuk menjaga kebijakan luar negeri yang tidak terikat pada kekuatan tertentu, dan lebih mengedepankan perdamaian dunia.
BoP, yang diprakarsai oleh Presiden Donald Trump, memiliki struktur yang sangat tersentralisasi, dengan Trump sebagai ketua seumur hidup yang memiliki hak veto atas keputusan-keputusan kolektif. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip multilateralisme yang selama ini diperjuangkan oleh Indonesia, yang lebih cenderung mendukung penyelesaian masalah internasional melalui mekanisme internasional yang sah, seperti PBB. Bergabung dengan BoP, yang bukan merupakan forum resmi PBB dan lebih bersifat pribadi dalam pengaruhnya, berpotensi mengurangi citra Indonesia sebagai negara yang mendukung mekanisme multilateral dalam penyelesaian masalah global.
2. Absennya Pengakuan terhadap Palestina
Tantangan terbesar lainnya adalah absennya pengakuan terhadap Palestina sebagai subjek utama dalam BoP. Dalam piagam BoP, Palestina dan Gaza tidak disebutkan sebagai wilayah konflik, dan BoP juga tidak mengakui hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Palestina. Ini menempatkan Indonesia dalam posisi yang sangat sulit, mengingat negara ini secara konstitusional telah mengakui kemerdekaan Palestina sejak 1988. Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina di forum internasional, dan ketidakhadiran Palestina dalam struktur BoP dapat mempersulit posisi Indonesia untuk terus memperjuangkan nasib Palestina di dalam forum tersebut.
Lebih lanjut, pada saat yang sama, Perdana Menteri Israel menjadi anggota dalam struktur BoP. Hal ini memperkuat pandangan bahwa forum ini tidak adil dan tidak memberikan perhatian yang layak terhadap hak-hak rakyat Palestina. Bagi Indonesia, ini bisa menjadi dilema besar dalam mempertahankan posisi moral dan prinsip dalam politik luar negeri yang mendukung kemerdekaan Palestina.
3. Risiko Politis dan Sensitivitas Domestik
Isu Palestina memiliki resonansi emosional yang sangat kuat di Indonesia, mengingat banyaknya solidaritas publik terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Keterlibatan Indonesia dalam BoP dapat memicu ketidakpuasan di dalam negeri, terutama dari kalangan yang selama ini mendukung Palestina. Kebijakan yang dianggap menyimpang dari komitmen Indonesia terhadap Palestina berpotensi memicu gejolak publik dan memperburuk hubungan pemerintah dengan sektor-sektor masyarakat tertentu.
Pemerintah Indonesia harus menghadapi tantangan besar dalam mengkomunikasikan alasan di balik keputusan untuk bergabung dengan BoP. Transparetansi dalam menjelaskan tujuan dan mekanisme keanggotaan Indonesia di BoP sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman dan meningkatkan penerimaan publik terhadap kebijakan luar negeri ini. Selain itu, perhatian publik juga tertuju pada besar dana yang dialokasikan untuk iuran keanggotaan yang mencapai sekitar Rp17 triliun. Isu ini menjadi sorotan tajam, mengingat kondisi fiskal yang ketat di Indonesia dan kebutuhan akan transparansi serta pengawasan yang kuat terhadap penggunaan dana tersebut.
Peluang Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace
Meskipun ada sejumlah tantangan yang perlu dihadapi, keterlibatan Indonesia dalam BoP juga menawarkan beberapa peluang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat posisi Indonesia di tingkat internasional.
1. Peran Konkret dalam Misi Stabilisasi dan Rekonstruksi
Salah satu peluang terbesar yang dapat diperoleh Indonesia adalah peran yang lebih konkret dalam misi-misi perdamaian internasional, terutama dalam stabilisasi dan rekonstruksi wilayah-wilayah yang terlibat konflik. Dalam pertemuan pertama BoP di Washington D.C., Indonesia dipercaya untuk menjadi Wakil Komandan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF), yang bertugas untuk melatih kepolisian Palestina, serta memberikan bantuan kemanusiaan dan perlindungan sipil. Presiden Prabowo bahkan menyatakan kesiapan untuk mengerahkan hingga 8.000 personel penjaga perdamaian.
Ini merupakan pengakuan internasional atas peran Indonesia dalam pemeliharaan perdamaian global. Keberhasilan dalam misi ISF ini akan meningkatkan citra Indonesia sebagai negara yang bertanggung jawab dalam menciptakan perdamaian internasional dan sebagai kekuatan penengah (middle power) yang berkomitmen pada penyelesaian konflik secara damai. Ini juga membuka peluang bagi Indonesia untuk lebih terlibat dalam proses rekonstruksi di wilayah yang terdampak konflik, yang secara langsung berkontribusi pada upaya pemulihan.
2. Akses dan Pengaruh dalam Pengambilan Keputusan Internasional
Dengan menjadi anggota BoP, Indonesia mendapatkan kursi di meja perundingan internasional, yang memberikan akses langsung untuk berbicara mengenai masa depan Gaza dan wilayah-wilayah lain yang terdampak konflik. Forum ini menjadi satu-satunya jalur yang dianggap masih ada untuk menyelesaikan konflik Gaza, dengan kekuatan-kekuatan utama seperti AS terlibat dalam diskusi tersebut. Dalam forum ini, Indonesia dapat memastikan suara dan kepentingan Palestina tetap terdengar, serta menjalin konsolidasi dengan negara-negara Islam dan Timur Tengah lainnya yang memiliki kepentingan serupa.
Keanggotaan ini memberi Indonesia hak suara dalam pembuatan keputusan yang berpengaruh pada kebijakan internasional terkait Gaza, serta memberikan kesempatan untuk mendorong solusi yang lebih adil bagi Palestina. Dengan demikian, keterlibatan Indonesia dapat mempengaruhi arah kebijakan internasional terhadap Palestina dan kawasan Timur Tengah secara keseluruhan.
3. Memperjuangkan Solusi Dua Negara dari Dalam
Meskipun piagam BoP tidak secara eksplisit menyebutkan Solusi Dua Negara sebagai agenda utama, pemerintah Indonesia tetap berupaya untuk memperjuangkan prinsip ini dari dalam forum. Beberapa pembela kebijakan ini berpendapat bahwa keanggotaan Indonesia di BoP dapat memperkuat posisi Indonesia dalam memperjuangkan perdamaian yang berkeadilan bagi Palestina. Indonesia dapat menggunakan keanggotaannya untuk memastikan bahwa prinsip Solusi Dua Negara tetap menjadi landasan dalam setiap upaya penyelesaian konflik yang diusulkan di forum tersebut.
Selain itu, meskipun Palestina tidak menjadi anggota formal BoP, Indonesia dapat terus mendorong agar hak-hak dan kedaulatan Palestina tetap menjadi agenda utama dalam setiap proses perdamaian yang terjadi di forum ini. Terbentuknya kantor penghubung untuk Otoritas Palestina di BoP menjadi langkah positif yang menunjukkan bahwa meskipun Palestina tidak diakui sebagai anggota formal, jalur komunikasi dengan Palestina tetap terbuka. Ini bisa menjadi celah bagi Indonesia untuk terus mendorong pengakuan terhadap Palestina dalam BoP. Namun mengingat besarnya pengaruh Amerika dan Israel dan program ini. Apakah Indonesia mampu menjalankan misi tersebut?
***
Dari perspektif ilmu politik, keputusan Indonesia untuk bergabung dengan Board of Peace (BoP) dapat dilihat sebagai langkah diplomatik yang penuh dengan risiko dan peluang. Keterlibatan Indonesia dalam forum ini memerlukan keseimbangan antara prinsip politik luar negeri yang mendukung kemerdekaan Palestina dan pragmatisme dalam menghadapi kenyataan politik internasional. Indonesia harus mampu memanfaatkan peran strategisnya dalam BoP untuk memperjuangkan kepentingan Palestina dan memperkuat citra sebagai negara yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan perdamaian global.
Keberhasilan Indonesia dalam forum ini sangat bergantung pada kemampuannya untuk memainkan peran aktif dan konstruktif, sambil menjaga integritas dan konsistensi prinsip politik luar negerinya. Jika Indonesia dapat menjaga keseimbangan ini, keanggotaan dalam BoP bisa menjadi langkah positif dalam memperjuangkan perdamaian dunia, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan penengah yang dihormati dalam diplomasi internasional.Semoga!
