Geopolitik Timur Tengah selalu menjadi area yang sangat dinamis dan penuh ketegangan. Salah satu negara yang memiliki peran sangat penting dalam dinamika tersebut adalah Iran. Sebagai negara yang mengusung sistem politik teokratis dengan Pemimpin Tertinggi sebagai figur sentral, Iran menghadapi tantangan besar, baik di dalam negeri maupun dalam hubungannya dengan dunia luar.

Ayatollah Ali Khamenei, yang telah menjabat sebagai Pemimpin Tertinggi Iran sejak 1989, merupakan simbol utama bagi stabilitas negara tersebut. Sistem Velayat-e Faqih yang dipegang Khamenei telah menciptakan pengaruh besar terhadap kebijakan domestik, regional, dan global Iran. Oleh karena itu, peristiwa hipotetis meninggalnya Khamenei akibat serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) dan Israel dapat memiliki dampak yang sangat besar.

Dalam analisis ini, penulis akan mengeksplorasi dampak yang mungkin timbul dari peristiwa tersebut dalam berbagai aspek, mulai dari stabilitas domestik Iran, kebijakan luar negeri, hingga dampak terhadap sistem tata kelola global. Analisis pasca kematian pemimpin tertinggi Iran yang kharismatik di kalangan pengikutnya, dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama adalah kerangka waktu. Dalam jangka pendek (0-6 bulan) dampak paling besar akan terasa dalam politik domestik Iran.

Peralihan kekuasaan dan ketidakpastian politik dapat menyebabkan ketegangan sosial yang tinggi di negara itu. Pemerintah kemungkinan akan mengambil langkah-langkah cepat untuk menjaga kestabilan internal dan mempertahankan kontrol, yang mungkin termasuk peningkatan tindakan represif terhadap oposisi, pembatasan kebebasan sipil, serta penguatan posisi faksi-faksi yang memiliki kedekatan dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).

Sementara itu, dalam ranah kebijakan luar negeri, Iran akan menghadapi tantangan besar dalam mengatur kembali kebijakan luar negerinya, baik terhadap negara-negara Barat maupun negara-negara di kawasan Timur Tengah. Dalam jangka panjang, yaitu 1-5 tahun ke depan. yang akan menjadi fokus adalah perubahan mendalam dalam struktur politik Iran dan dampaknya terhadap keseimbangan kekuatan di kawasan Timur Tengah. Jika IRGC berhasil mengonsolidasikan kekuasaan, mereka akan berusaha menjaga stabilitas di dalam negeri, tetapi dalam prosesnya mungkin akan memperburuk ketegangan etnis dan sektarian, terutama di daerah-daerah yang memiliki gerakan separatis yang kuat.

Dalam kebijakan luar negeri, sebuah rezim yang lebih pragmatis atau pro-Barat akan mempengaruhi hubungan Iran dengan negara-negara di kawasan, serta dengan kekuatan besar seperti AS, Rusia, dan China. Iran kemungkinan akan mengejar aliansi yang lebih luas untuk mempertahankan posisi regionalnya.

Aktor Kunci dalam semua ini secara internal melibatkan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC): IRGC memiliki pengaruh besar dalam politik domestik Iran dan akan berusaha untuk mengonsolidasikan kekuasaan dalam kekosongan kepemimpinan. IRGC bukan hanya kekuatan militer yang kuat, tetapi juga aktor ekonomi yang dominan dalam sektor-sektor penting seperti energi dan infrastruktur. Jika IRGC mengambil kendali, mereka akan lebih fokus pada pengamanan sistem Velayat-e Faqih dan mempertahankan kekuasaan di tangan elit konservatif.

Aktor lain adalah Dewan Ahli Kepemimpinan. Dewan ini bertanggung jawab memilih Pemimpin Tertinggi yang baru. Dewan ini, meskipun terdiri dari para ulama, tetap akan sangat dipengaruhi oleh tekanan politik baik dari dalam maupun luar negeri. Jika Dewan ini gagal mengatasi ketegangan internal atau memilih pemimpin yang tidak diterima oleh faksi-faksi kunci, hal itu dapat menyebabkan ketidakstabilan yang lebih lanjut.

Di Iran, juga terdapat faksi konservatif garis keras dan reformis.Faksi konservatif cenderung mendukung kekuasaan ulama yang kuat dan melanjutkan kebijakan yang menantang Barat. Sementara itu, faksi reformis berharap ada perubahan yang dapat membuka lebih banyak ruang bagi kebebasan politik dan sosial. Perbedaan ideologi ini dapat menyebabkan ketegangan yang lebih besar setelah kematian Khamenei.

Yang tak kalah pentingnya, yaitu masyarakat sipil dan gerakan oposisi. Mereka tampaknya mendapat angin segar setelah kematian Ayatollah Ali Khamenei. Dengan dukungan Amerika dari luar,  protes dan gerakan sosial, seperti gerakan “Wanita, Kehidupan, Kebebasan,” yang berfokus pada isu-isu hak asasi manusia dan kebebasan politik, kemungkinan akan meningkat jika rezim tidak dapat menjaga stabilitas. Gerakan oposisi ini dapat memperoleh momentum , terutama jika mereka merasa bahwa perubahan yang diinginkan dapat tercapai.

Secara eksternal, aktor kunci yang berpengaruh adalah Amerika Serikat dan Israel. Sebagai negara-negara yang memiliki ketegangan dengan Iran, AS dan Israel akan berperan penting dalam menanggapi peristiwa ini. AS dan Israel kemungkinan besar akan berusaha memanfaatkan ketidakstabilan untuk mengurangi pengaruh Iran di kawasan Timur Tengah. Mereka mungkin mempercepat upaya diplomatik atau bahkan meningkatkan tekanan militer terhadap Iran jika situasi di dalam negeri Iran semakin tidak stabil.

Sementara,  negara-negara Teluk seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) memiliki kepentingan untuk melihat Iran lebih lemah dan terkendali. Mereka akan berusaha untuk memanfaatkan ketidakstabilan ini untuk memperkuat posisi mereka di kawasan. Namun dalam beberapa masa ke depan, Rusia dan China, sebagai dua kekuatan besar yang memiliki hubungan erat dengan Iran, kemungkinan akan terlibat lebih jauh dalam menjaga hubungan strategis mereka. Keduanya akan berusaha untuk memperkuat aliansi dengan Iran, baik melalui kerjasama ekonomi, politik, atau militer, untuk menghadapi pengaruh AS di kawasan.

Potensi-Potensi Politik yang akan Terjadi

1. Konsolidasi Otoriter-Birokratis

   Setelah kematian Khamenei, IRGC akan menjadi aktor kunci dalam menjaga kestabilan politik Iran. Mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk mengendalikan militer, kepolisian, dan sektor-sektor ekonomi penting. IRGC dapat mengusulkan suksesi pemimpin yang sealiran dengan prinsip-prinsip Velayat-e Faqih dan terus memperkuat kontrol mereka atas politik domestik. Skenario ini dapat menciptakan stabilitas dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang, penguatan kekuasaan IRGC akan memperburuk pelanggaran hak asasi manusia, penindasan terhadap oposisi, dan memperburuk ketegangan sektarian di dalam negeri. Ketegangan antara kelompok etnis seperti Kurdi, Baluch, dan Arab mungkin meningkat.

2. Eskalasi Menjadi Konflik Sipil atau Disintegrasi

   Ketegangan antara elit politik Iran yang bersaing untuk kekuasaan dapat mengarah pada perpecahan dalam struktur negara. Gerakan separatis, terutama di daerah-daerah yang memiliki identitas etnis yang kuat seperti Kurdistan, Sistan-Baluchestan, dan Khuzestan, dapat memanfaatkan ketidakstabilan ini untuk memperjuangkan kemerdekaan atau otonomi. Skenario ini dapat menyebabkan disintegrasi politik yang lebih besar di dalam Iran. Ketidakmampuan pemerintah untuk mengelola ketegangan ini dapat menyebabkan kekosongan keamanan, memperburuk krisis pengungsi, dan memicu protes massa yang meluas. Jika terjadi konflik sipil, Iran bisa mengalami keruntuhan struktur negara yang parah, dengan kekuatan-kekuatan luar yang mungkin turut campur.

3. Reformasi Sistemik (Model Gorbachev)

   Faksi pragmatis dan reformis dapat memanfaatkan kekosongan kepemimpinan untuk memulai reformasi besar. Salah satu perubahan yang mungkin adalah pembatasan kekuasaan ulama dan pengalihan kekuasaan lebih banyak ke tangan kelompok sekuler atau kolektif. Faksi ini berharap untuk membuka lebih banyak ruang bagi kebebasan politik, kebebasan pers, dan dialog sosial. Jika faksi reformis berhasil, Iran dapat mengalami perubahan besar menuju sistem politik yang lebih inklusif dan demokratis. Namun, skenario ini membutuhkan perubahan mendalam dalam struktur politik Iran dan mungkin akan bertemu dengan perlawanan kuat dari konservatif garis keras dan IRGC.

4. Restorasi Monarki

   Dalam skenario ini, AS dan Israel dapat mendukung kembalinya dinasti Pahlavi yang dipimpin oleh Reza Pahlavi. Skenario ini mengasumsikan bahwa Iran dapat dipengaruhi oleh negara-negara Barat untuk kembali ke sistem monarki. Kembalinya monarki di Iran dapat menciptakan ketidakstabilan sosial dan politik. Basis dukungan untuk keluarga Pahlavi sangat terbatas, dan banyak segmen masyarakat Iran yang tidak menerima sistem monarki. Jika dipaksakan, hal ini dapat menyebabkan perlawanan kuat dari rakyat Iran dan memperburuk ketegangan politik.

Skenario Kebijakan Luar Negeri & Regional

1. Normalisasi dan Perubahan Poros

   Jika rezim baru yang lebih pragmatis berkuasa, kebijakan luar negeri Iran dapat beralih menuju hubungan yang lebih ramah dengan negara-negara Barat dan Arab Teluk. Hal ini akan menghancurkan “Poros Perlawanan” yang selama ini menjadi pilar kebijakan luar negeri Iran, yang mencakup Hizbullah, Houthi, dan milisi Irak. Perubahan ini dapat mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan Timur Tengah. Iran mungkin akan kehilangan pengaruh yang sebelumnya dimilikinya atas kelompok-kelompok ini, tetapi akan memperoleh keuntungan dari hubungan yang lebih baik dengan negara-negara Teluk dan Barat. Skenario ini juga dapat mempengaruhi hubungan antara Iran dan negara-negara sekutu seperti Rusia dan China.

2. Perang Berkepanjangan (Zona Abu-abu)

   Jika Iran tidak dapat mengonsolidasikan kekuasaan secara efektif, negara ini mungkin akan bergantung pada perang proksi dan senjata asimetris untuk mempertahankan posisinya. Serangan terhadap Selat Hormuz atau serangan terhadap kapal-kapal internasional adalah contoh dari potensi eskalasi konflik yang bisa digunakan untuk meningkatkan biaya bagi lawan. Perang ini dapat menyebabkan ketegangan lebih lanjut di Timur Tengah, mempengaruhi pasar energi global, dan meningkatkan kemungkinan intervensi militer internasional.

3. Akselerasi Program Nuklir Militer

   Setelah serangan yang mengancam eksistensinya, Iran mungkin akan mempercepat program nuklirnya sebagai langkah untuk memperkuat deterrence. Hal ini akan menciptakan lebih banyak ketegangan di kawasan dan menarik perhatian komunitas internasional. Program nuklir yang lebih agresif akan menyebabkan meningkatnya ketegangan dengan negara-negara Barat, kemungkinan besar akan memperburuk isolasi internasional Iran, dan bisa mendorong negara-negara seperti Arab Saudi dan Turki untuk mengejar program nuklir mereka sendiri.

 Skenario Dampak Global & Tata Dunia

1. Pelemahan Hukum Internasional

   Serangan terhadap pemimpin negara berdaulat oleh kekuatan asing dapat membuka preseden yang melemahkan norma-norma hukum internasional. Jika negara-negara besar dapat bertindak sewenang-wenang terhadap pemimpin negara lain, ini akan mempengaruhi kredibilitas dan stabilitas hukum internasional. Hal ini dapat menyebabkan pengabaian terhadap prinsip-prinsip non-intervensi dan kedaulatan negara, meningkatkan kemungkinan konflik internasional, dan memperburuk ketegangan antara negara-negara besar.

2. Akselerasi Polarisasi Blok Kuasa

   Skenario ini dapat memperdalam kerja sama antara Iran, Rusia, dan China. Ketiganya akan berusaha untuk menghadapi dominasi AS dan membentuk tatanan dunia multipolar yang lebih menantang hegemoni Barat. Perkembangan ini dapat memperburuk ketegangan antara blok-blok besar dunia dan mempengaruhi sistem internasional yang lebih luas, berpotensi memicu perang dingin baru antara kekuatan besar.

Meski banyaknya potensi-potensi politik yang akan terjadi. Skenario domestik yang paling mungkin pasca kematian Ayatollah Khamenei adalah konsolidasi otoriter-birokratis oleh IRGC, yang dapat menjaga kestabilan dalam jangka pendek tetapi meningkatkan ketegangan sosial dan pelanggaran hak asasi manusia dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, perubahan kebijakan luar negeri yang lebih pragmatis mungkin terjadi jika rezim baru yang lebih moderat berkuasa. Hal ini dapat mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan dan memperburuk ketegangan antara Iran dan sekutunya dengan negara-negara Barat.

Implikasi kebijakan untuk Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya adalah bahwa perkembangan di Timur Tengah, terutama yang berkaitan dengan Iran, perlu dipantau dengan seksama. Ketidakstabilan yang terjadi dapat berdampak langsung terhadap ekonomi global, harga energi, serta stabilitas kawasan. Negara-negara seperti Indonesia harus menyiapkan kebijakan yang hati-hati dalam menghadapi potensi dampak dari ketegangan di kawasan ini, baik dalam hubungan diplomatik, kebijakan energi, maupun strategi keamanan nasional.

*Disadur dari berbagai sumber