Celebesupdate.com, Internasional-Perang yang sedang berlangsung di Iran telah mengubah lanskap geopolitik dan mempengaruhi harga minyak global. Ketegangan ini berimbas pada berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam kondisi tersebut, pemerintahan Prabowo Subianto berada di hadapan dilema fiskal yang sangat besar: apakah ia akan mempertahankan program andalan MBG (Makanan Bergizi) yang membutuhkan anggaran besar, atau mengalihkan dana tersebut untuk menahan gejolak subsidi energi yang terus membengkak. Situasi ini semakin rumit mengingat dampak langsung dari harga minyak yang meningkat terhadap defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemerintahan Prabowo adalah bagaimana menyeimbangkan dua program besar yang keduanya memerlukan alokasi dana yang signifikan. Di satu sisi, ada program MBG yang menjadi simbol keberhasilan kampanye Prabowo, menjanjikan makanan gratis untuk 80 juta penerima di seluruh Indonesia. Di sisi lain, ada subsidi energi, terutama bahan bakar minyak (BBM), yang terus membebani anggaran negara. Setiap kenaikan harga minyak sebesar US$1 per barel dapat menambah defisit APBN hingga Rp6,7 triliun, sementara kenaikan harga minyak dunia juga bisa mengancam kestabilan perekonomian domestik.
Anggaran yang semakin terkuras oleh subsidi energi memaksa pemerintah untuk memikirkan kembali skala prioritasnya. Di bawah tekanan global yang dipicu oleh perang di Timur Tengah, pemerintahan Prabowo harus menentukan apakah akan mengorbankan ekspansi MBG demi menjaga defisit APBN tetap di bawah 3 persen, atau apakah program ambisius tersebut akan terus dijalankan meski dihadapkan dengan tantangan fiskal yang sangat besar.
Geopolitik global telah menguji kebijakan domestik Indonesia dengan cara yang tak terduga. Ketergantungan Indonesia pada impor energi membuat negara ini sangat rentan terhadap fluktuasi harga minyak dunia. Jika harga minyak terus melambung, seperti yang diperkirakan dengan rata-rata harga US$92 per barel, maka defisit anggaran bisa melebihi batas aman 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Ini menjadi sinyal bahaya bagi kestabilan fiskal yang selama ini dijaga ketat oleh pemerintah.
Pada saat yang sama, keputusan Prabowo Subianto terkait dua kebijakan besar ini akan menjadi penanda arah kebijakan fiskal Indonesia dalam menghadapi krisis global. Jika pemerintah memutuskan untuk mengalihkan dana MBG untuk subsidi energi, maka hal itu bisa menandakan pergeseran prioritas dalam pemerintahan Prabowo, yang akan lebih fokus pada upaya mempertahankan daya beli masyarakat dengan menjaga harga energi tetap stabil. Namun, jika pemerintah memilih untuk tetap mempertahankan MBG, maka risiko terhadap defisit anggaran bisa semakin membesar.
Pengamat politik UTS Makassar, Abdul Chalid menilai perbedaan antara kedua pilihan ini juga dapat digambarkan sebagai pertarungan dua janji. Janji pertama adalah menjaga stabilitas harga energi, yang sudah menjadi perhatian utama bagi masyarakat luas yang merasakan langsung dampak kenaikan harga BBM. Janji kedua adalah memberikan makanan gratis kepada 80 juta penerima, yang juga merupakan salah satu janji besar Prabowo pada kampanye sebelumnya.
“Keduanya memiliki kedudukan yang sama strategisnya bagi masyarakat Indonesia. Memilih salah satu dari dua janji tersebut akan menjadi pertaruhan besar bagi Presiden Prabowo dalam mempertahankan dukungan publik terhadap pemerintahannya. Termasuk akan berpengaruh terhadap elektabilitas sebagai petahana bila kembali maju pada Pilpres 2029,” jelasnya.
Pemerintah Indonesia, yang saat ini masih bergantung pada subsidi energi untuk menjaga harga BBM tetap terjangkau bagi masyarakat, kata Abdul, harus menghadapi masalahnya dengan bijak. “Kenaikan harga minyak dunia jelas akan memperburuk tekanan pada subsidi energi yang sudah sangat besar. Jika tidak ada tindakan yang tegas, maka anggaran negara akan semakin membengkak, dan defisit APBN bisa melampaui batas yang diizinkan. Oleh karena itu, Bapak Prabowo harus membuat keputusan yang sangat hati-hati terkait pengalokasian anggaran dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini,” tambahnya.
Skenario yang lebih mungkin diprioritaskan oleh pemerintah, kata Abdul adalah melindungi daya beli masyarakat dari kenaikan BBM. Mengingat bahwa ketahanan ekonomi dan stabilitas sosial sangat bergantung pada kemampuan masyarakat untuk membeli kebutuhan pokok, maka menjaga harga energi tetap stabil bisa menjadi pilihan yang lebih aman. Namun, hal ini tentu saja datang dengan konsekuensi besar bagi anggaran negara, terutama jika harga minyak terus meningkat.
Namun, program MBG juga tidak bisa dianggap remeh. Program ini memiliki dampak sosial yang besar, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan pangan. Dengan 80 juta penerima manfaat, MBG telah menjadi simbol kemajuan sosial dan kesejahteraan yang ditawarkan oleh pemerintahan Prabowo. Oleh karena itu, mengurangi atau bahkan menghentikan ekspansi program ini bisa merugikan citra pemerintah di mata masyarakat, yang mungkin melihatnya sebagai pengkhianatan terhadap janji-janji kampanye.
Dalam beberapa pekan mendatang, pilihan yang diambil oleh pemerintah akan menjadi refleksi dari bagaimana mereka menavigasi krisis global yang tak terduga ini. Apakah Prabowo akan memilih untuk mengorbankan program MBG demi menjaga kestabilan fiskal, atau apakah ia akan bertahan dengan program tersebut dan mengambil risiko terhadap defisit anggaran? Setiap keputusan akan memiliki dampak besar terhadap kepercayaan publik dan arah kebijakan fiskal Indonesia.
Di sisi lain, penting untuk melihat bagaimana pemerintah dapat mencari solusi kreatif untuk mengatasi dilema ini. Salah satu alternatif yang mungkin bisa dipertimbangkan adalah dengan mengalihkan dana dari sektor lain yang kurang penting untuk mendukung kedua program tersebut. Mencari keseimbangan yang tepat antara subsidi energi dan program sosial seperti MBG bisa menjadi kunci untuk menjaga kestabilan fiskal sambil tetap memenuhi kebutuhan masyarakat.
Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi geopolitik saat ini memberikan tekanan yang sangat besar terhadap kebijakan domestik Indonesia. Meskipun begitu, ini juga merupakan kesempatan bagi pemerintah untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan global dan mengelola sumber daya negara dengan bijak. Langkah-langkah yang diambil dalam beberapa pekan ke depan akan menentukan arah kebijakan fiskal Indonesia dalam jangka panjang.
Apapun keputusan yang diambil, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya mempertimbangkan keseimbangan anggaran, tetapi juga kesejahteraan masyarakat yang sangat bergantung pada kebijakan tersebut. Dalam hal ini, pemerintah Prabowo harus siap untuk menghadapi tantangan besar yang ada di depan, dengan mengambil langkah yang tepat untuk menavigasi dua janji besar yang saling bertentangan ini.
Pada akhirnya, keputusan yang diambil oleh pemerintah akan memberikan gambaran jelas tentang prioritas kebijakan fiskal Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian global. Bagaimanapun, apakah pemerintah Prabowo Subianto akan mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal dan sosial di tengah krisis global ini, masih menjadi pertanyaan besar yang akan terjawab dalam waktu dekat.
