Pembangunan politik merupakan prasyarat berkembangnya sebuah negara yang baik. Oleh sebagian besar pakar menyebutkan bahwa pembangunan politik sangat krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena berkaitan erat dengan sistem ekonomi, sosial, dan budaya. Pembangunan politik berlaku di semua negara. Namun demikian, proses ini selalu diidentikkan dengan negara-negara berkembang karena dianggap belum memliki sistem politik yang mapan. Terlebih lagi sebagian besar negara berkembang umumnya tengah mencari bentuk idealnya sistem politik. Realitas tersebut tergambar dari perpolitikan di negara-negara berkembang yang cenderung kurang stabil. Bahka seringkali proses perpolitikannya banyak melahirkan model kehidupan negara yang tertutup, cenderung didominasi satu kelompok, bahkan terkesan otoriter. Sebab itu, pembangunan politik dipersepsikan sebagai usaha menciptakan sistem politik yang ideal. Untuk membangun tatanan politik tersebut maka umumnya menjadikan sistem politik yang berkembang di negara-negara yang dinilai memiliki sistem politik yang mapan, terutama negara maju.

Menurut pandangan beberapa ahli, pembangunan politik memiliki makna yang  dapat dibagi dalam beberapa aspek.  Hungtinton dan Dominguez misalnya, mengutarakan bahwa konsep pembangunan politik mempunyai makna secara geografis, derivatif, teologis dan fungsional.  Makna Geografis berarti terjadi proses perubahan politik pada negara sedang berkembang dengan menggunakan konsep dan metode yang pernah digunakan oleh negara maju. Makna Derivative dimaksudkan bahwa pembangunan politik merupakan aspek dan konsekuensi politik dari proses perubahan yang menyeluruh, yakni modernisasi yang membawa konsekuensi pada pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, peningkatan pendidikan, media massa, perubahan status sosial dan aspek-aspek lainnya. Makna Teologis Dimaksudkan sebagai proses perubahan menuju pada tujuan dari sistem politik. Tujuan-tujuan itu misalnya mengenai stabilitas politik, integrasi politik, demokrasi, partisipasi, mobilisasi dan sebagainya. Juga termasuk didalamnya tujuan pembangunan suatu bangsa meliputi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan, demokrasi, stabilitas dan otonomi nasional. Makna Fungsional diartikan sebagi suatu gerakan perubahan menuju kepada suatu sistem politik ideal yang ingin dikembangkan oleh suatu negara misalnya Indonesia ingin mengembangkan sistem politik demokrasi konstitusional.

Selain Huntington dan kawan-kawan, tentu banyak pandangan pakar lainnya. Khusus dalam makalah ini, penulis akan melihat pembangunan politik berdasarkan pandangan pakar politik Lucian W Pye. Menurutnya, pembangunan politik memiliki unsur persamaan, pertambahan kemampuan, dan pertambahan pembedaaan. Karena itulah,  Pye menyebut beberapa poin ruang lingkup pembangunan politik yang dapat berpengaruh, yaitu sebagai berikut :

1. Pembangunan Politikadalah sebagai prasyarat politik bagi pembangunan e
2. Pembangunan Politik sebagai Ciri Khas Kehidupan Politik Masyarakat Industri.
3. Pembangunan Politik sebagai Modernisasi Politik.
4. Pembangunan Politik sebagai Operasi Negara-Bangsa.
5. Pembangunan Politik sebagai Pembangunan Administrasi dan Hukum.
6. Pembangunan Politik sebagai Mobilisasi dan Partisipasi Masyarakat.
7. Partisipasi Politik sebagai Pembinaan Demokrasi.
8. Pembangunan Politik sebagai Stabilitas dan Perubahan Teratur.
9. Pembangunan Politik sebagai Mobilisasi dan Kekuasaan.
10. Pembangunan Politik sebagai Satu Segi Proses Perubahan Sosial yang Multidimensi.

Berangkat dari pendekatan Pye tersebut, dalam makalah ini akan mengkategorikan isi dari buku manajemen perkotaan berdasarkan poin-poin pengaruh pembangunan politik.

Manajemen Perkotaan dalam Perspektif Pembangunan Politik