Reklasifikasi wilayah-wilayah pedesaan atau pertanian, terutama dialami oleh beberapa kabupaten di pulau jawa.Kabupaten tanggerang , bekasi, Bogor ,dan Bandung merupakan beberapa contoh kabupaten yang mengalami perkembangan wiayah pesat sebagai akibat dari tekanan industrialisasi di kawasan kota Jakarta. Pembangunan kota yang cepat di Yogyakarta ini telah menyebabkan perkembangan ruang fisik kota yang tidak teratur dan mengikuti mekanisme pasar.Sebagai akibatnya,berbagai pelayanan public bersifat lintas perbatasan harus ditangani melalui kerja sama antar daerah di DIY. Perluasan wilayah kota yang mengiringi pertumbuhan penduduk kota secara kota otomatis membutuhkan pelayanan public dan infrastruktur dasar.Kemampuan lembaga-lembaga pemerintah yang ada sangat berpengaruh terhadap tuntutan ini.Namun pada kenyataannya, kemampuan lembaga-lembaga pemerintah yang ada untuk mengentrol pertumbuhan kota tersebut sangatlah terbatas. Singkatnya, kota-kota di Indonesia kini mengalami masalah besar dalam hal kehidupan sosial dan ekonomi. Ketimpangan sosial sebagai akibat dari tidak meratanya kepemilikan kapital berpotensi melahirkan distabilitas dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam studinya, Ahmad Nurmandi menempatkan pemerintah kota sebagai sentrum  atau subjek utama dalam meretas masalah perkotaan. Hal ini rasional mengingat pemerintah dalam konteks kehidupan bernegara memiliki kewenangan secara formil untuk mengatur, mengelola, dan membangun satu wilayah. Termasuk di perkotaan. Oleh karena itu, pemerintahan yang baik akan mampu mengelola kotanya dengan baik. Dalam bukunya ini, Ahmad Nurmandi menjelaskan bahwa pemerintah yang ideal sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek fundamental, diantaranya yaitu baiknya kualitas sumber daya atau aktor pemerintahan dan kuatnya organisasi pemerintahan. Baiknya kualitas sumber daya atau aktor pemerintahan serta organisasi pemerintahannya dipengaruhi oleh proses politik yang berlangsung. Meski dalam buku ini, mengutarakan banyak faktor, namun diantaranya yang paling memiliki pengaruh yaitu proses politik. Proses politik, dalam konteks Indonesia misalnya, yang dinilai berpengaruh seperti Pemilihan Kepala Daerah.

Sayangnya proses politik juga dipengaruhi kuat oleh sistem politik di Indonesia. Dalam ranah pembangunan politik, Indonesia masuk dalam kategori negara berkembang sehingga dapat dianggap sebagai negara yang tengah membangun sistem politiknya. Pembangunan politik di Indonesia dimulai secara massif setelah terjadi amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, berlangsung tahun 1999. Langkah tersebut sebagai antitesa terhadap sistem otoriter sebelumnya di masa Orde Baru. Dengan sistem politik baru, sekarang ini, proses politik berlangsung lebih terbuka. Kontestasi politik antara elit dalam memrebutkan pengaruh pun semakin kuat terjadi. Termasuk di daerah. Namun demikian bukan berarti tidak memiliki dampak buruk. Di berbagai daerah di Indonesia dampak buruk tersebut juga berpengaruh ke dalam organisasi pemerintahan. Akibatnya performa pemerintahan di daerah dalam merumuskan arah pembangunan di daerah mengalami penurunan, bahkan cenderung bias. Kepentingan elit dalam proses pembangunan yang dilakukan pemerintah memiliki porsi lebih banyak. Kuatnya kontestasi telah melahirkan politik transaksional di tengah proses politik. Akibatnyanya, transaksional politik telah menggiring proses politik dalam hitung-hitungan ekonomi yang menempatkan para pemilik kapital memilik pengaruh. Merekalah yang kemudian mendominasi seluruh aspek kehidupan di perkotaan. Kondisi ini memberikan syarat bahwa pembangunan politik sangat diperlukan saat ini, sekaligus menunjukkan politik memiliki pengaruh besar bagi stabilitas pembangunan di daerah dalam berbagai aspek.

Situasi tersebut sejalan dengan analisis Pye tentang pembangunan politik yang terdiri dari 10 poin. Beberapa diantaranya dapat diurai di sini, yaitu, pertama, pembangunan politik adalah sebagai prasyarat politik bagi pembangunan ekonomi, yaitu pembangunan politik dipandang sebagai keadaan masyarakat politik yang dapat membantu jalannya pertumbuhan ekonomi. Pembangunan politik adalah syarat politik berlangsungnya pertumbuhan ekonomi. Ketika para ahli diminta mengidentifikasi apa persoalan yang dihadapi oleh pertumbuhan ekonomi, jawaban mereka adalah bahwa kondisi sosial dan politik yang harus bisa lebih berperan. Kalangan ini meyakini pembangunan politik sebagai kondisi kepolitikan (state polity) yang harus memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Cara pandang seperti ini memiliki persoalan karena lebih mudah memprediksi kemungkinan sistem politik melindungi pembangunan ekonomi yang sudah dicapai (misalnya dengan mempertahankan stabilitas) daripada memfasilitasi (merintis) pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi memiliki kaitan yang erat dengan pembangunan politik yang dijalankan oleh suatu negara. Kebijakan pembangunan membawa dampak pada pertumbuhan ekonomi suatu negara, namun demikian pertumbuhan ekonomi semata tidak dapat dijadikan ukuran keberhasilan sebuah pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi seiring modernisasi ternyata membawa konsekuensi berupa kesenjangan ekonomi yang semakin lebar antara orang kaya dan orang miskin.

Kedua, pembangunan politik sebagai ciri khas kehidupan politik masyarakat industri. Menurut pandangan ini, masyarakat industri, baik yang demokratis maupun bukan, menciptakan standard-standard (ukuran) tertentu mengenai tingkah laku dan prestasi politik yang dapat menghasilkan keadaan pembangunan politik dan yang merupakan contoh dari tujuan-tujuan pembangunan bagi setiap sistem politik lainnya. Di Indonesia, beberapa daerah perkotaan juga mengalami pertumbuhan dalam bidang industri. Ketiga,  Pembangunan Politik sebagai Modernisasi Politik. Pandangan bahwa pembangunan politik merupakan kehidupan politik yang khas dan ideal dari masyarakat industri berhubungan erat dengan pandangan politik identik dengan modernisasi politik. Pandangan ini mirip dengan konsep pembangunan politik sebagai prasyarat politik bagi pembangunan ekonomi, yakni masih berkaitan dengan prestasi ekonomi. Prestasi ekonomi terutama dalam hal industrialisasi-isme dianggap sebagai kondisi puncak yang menyelesaikan semua masalah, dan harapan yang sama dibebankan pada pembangunan politik. Konsep seperti ini sudah dikritik oleh penganut relativisme kultural yang mempertanyakan Barat sebagai ukuran standar dan universal untuk semua sistem politik di dunia ini. Pertanyaan yang pertama kali perlu dijawab adalah apakah pembangunan politik ditujukan untuk meningkatkan kapasitas sebuah negara dalam kepolitikannya seperti parpol, administrasi sipil yang rasional, dan badan legislatif? Kalau jawabannya adalah iya, maka muncul persoalan etnosentrisme Barat di sini, karena semua unsur itu memang menjadi karakter Barat. Kalau jawabannya hanya sebatas tercapainya tujuan-tujuan dari elemen politik tersebut, maka akan banyak persoalan lokal yang muncul