Seperti di Mojokerto, Jawa Timur, Tana Toraja di Sulawesi Selatan dan Toli-toli di Sulawesi Tengah. ICG menyebutkan bahwa kekerasan dalam Pemilukada antara lain dipicu oleh lemahnya posisi penyelenggara Pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kejadian ini terjadi pada Pemilukada Kabupaten Mojokerto Tahun 2010. Selain Mojokerto, kekerasan yang dilakukan pendukung pasangan calon akibat gugur dalam tahap pencalonan juga terjadi dalam pemilukada di Kabupaten Puncak Provinsi Papua yang menewaskan sekitar 19 orang. Konflik terjadi akibat KPU setempat menolak salah satu pasangan calon yang diajukan oleh Partai Gerindra karena partai tersebut sebelumnya sudah mendaftarkan pasangan calon yang lain. Akibatnya terjadi dualisme dukungan yang diberikan oleh Partai Gerindra kepada dua pasangan calon yang berbeda.
Masih banyak konflik lainnya. Di Sulawesi Selatan, selain yang terjadi di Kabupaten Tana Toraja, di beberapa daerah juga terjadi. Seperti di Kota Palopo pada tahun 2013. Rendahnya akuntabilitas proses penyelenggaraan Pemilukada juga dapat dilihat dari tingginya tingkat pemecatan terhadap penyelenggara. Terbaru, akhir-akhir ini masalah ijasah menjadi persoalan dalam Pilkada. Seperti di Kota Palopo tahun 2024, pemenang Pilkada dianulir karena digugat menggunakan ijasah palsu. Lalu bagaimana ia lolos dalam verifikasi di KPUD setempat?
- Kesimpulan
Untuk menciptakan kehidupan politik dan pemerintahan demokratis di daerah, Pemilukada merupakan jalan yang tidak dapat dihindari. Melalui mekanisme ini, partisipasi masyarakat di daerah dapat diakomodir dalam menentukan pemimpinnya. Namun, mekanisme Pemilukada perlu dibenahi, terutama dari sisi penyelenggaraan yang seringkali memiliki celah. Seperti peluang terjadinya money politik dalam proses pemilihan.
Daftar Pustaka
Affan Gaffar, Juni 2005, Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Wasistiono Sadu, 27 Oktober 2004, Pemerintahan Desa Masa sekarang Dan Masa
