Oleh Abdul Chalid BP, SIP,.M.Si, Penulis adalah Dosen di Prodi Ilmu Politik UTS Makassar

Hanya menghitung hari, yaitu tanggal 1 hingga 2 Juni 2013, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Makassar kembali menggelar konferensi. Moment ini kembali akan tertulis pada deret cerita atau catatan sejarah perjalanan AJI Makassar dalam mewarnai kehidupan berdemokrasi di Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar. Penulis kembali mengingat peristiwa 10 tahun lalu itu.

Konferta adalah forum pengambilan keputusan tertinggi AJI Makassar. Perhelatan ini tak sekadar menjadi arena dialektika pergantian, dan memilih ketua untuk selama beberapa periode depan. Tapi, sekaligus jadi ruang strategis bagi AJI selama tiga tahun sekali untuk merancang agenda-agenda perjuangannya, yaitu menguatkan fungsi media dalam mendidik masyarakat lewat informasi dan menciptakan iklim demokrasi yang baik. Sejak hadir secara terbuka dan dikelola secara profesional oleh sejumlah jurnalis di Kota Makassar pada tahun 1998,  AJI Makassar terhitung telah menggelar kongres sebanyak 7 (tujuh) kali. Berarti,  sejak itu AJI Makassar telah sempat dinakhkodai sebanyak tujuh ketua.  Dalam catatan AJI, seluruh proses pergantian tersebut berlangsung secara normal dan  demokratis, nyaris tanpa dibarengi masalah.

Situasi tersebut menunjukkan, AJI Makassar secara kelembagaan memiliki struktur kepengurusan dan keanggotaan yang solid. Padahal, dalam kurun waktu itu bukan berarti perjalanan AJI Makassar berjalan mulus. Sebagai lembaga profesi yang konsisten dan progresif memperjuangkan fungsi pers sebagai pilar keempat demokrasi, AJI Makassar  mengalami banyak tekanan secara eksternal. Selain itu, karakter anggota AJI yang sebagian besar berusia muda dan progresif,  dengan latar media yang berbeda, cenderung membawa situasi internal organisasi ini kompleks dalam silang pendapat. Meski begitu,  dialektika yang kuat secara internal itu justru memberikan banyak sumbangsih bagi  AJI dalam melewati berbagai masalah. Terutama menghadapi tekanan dari luar. Situasi itu ada akhirnya menjadi ciri dan kekuatan utamanya.

Sekarang, jika tak ada aral melintang AJI Makassar bakal menggelar kongresnya yang ke delapan.  Bukan tak mungkin, situasi kongres ini akan mengalami banyak diskursus. Selain masalah internal,  peserta  akan diperhadapkan dengan sejumlah topik, realita dunia jurnalisme yang berkembang saat ini di tanah air khususnya di Sulawesi Selatan. Paling krusial mengenai tingkat kepercayaan publik terhadap integritas jurnalis dan media sebagai elemen inti dalam transformasi informasi yang cenderung turun. Hal itu secara spesifik meliputi wacana politik dan media, profesionalisme kerja-kerja jurnalisme, independensi jurnalis dan media, serta tak sedikit membahas latar belakang, seperti kapasitas jurnalis, kesejahteraan dan hak-hak normatif pekerja media. Juga soal sengketa pers dan kekerasan terhadap jurnalis.  Dalam hemat penulis, jika AJI Makassar masih memiliki posisi yang jelas dalam berbagai hal tersebut. Maka, pasti dibahas.

Sejak awal, organisasi ini dibentuk dan digariskan memperjuangkan serta menegakkan idealitas pers.  Hal itu dijelaskan secara tegas dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga AJI, bahwa AJI bertujuan memperjuangkan hak berpendapat, hak atas informasi, hak berkumpul, dan hak berserikat bagi semua orang serta  membela dan memperjuangkan harkat martabat dan kesejahteraan jurnalis dan pekerja pers Indonesia.  Salah satu tugas AJI Makassar seperti disebut, yaitu memenuhi hak publik atas informasi. Lalu, bagaimana bila publik kurang percaya?? Tentu saja, bisa disebut sebagai ironi.

Sejak didirikan, AJI secara garis besar memperjuangkan berbagai tujuan di atas. Karenanya secara kelembagaan, struktur kepengurusan AJI Makassar  dibentuk berdasarkan pondasi perjuangan tersebut. Secara umum, struktur AJI Makassar meliputi empat divisi; Pertama, Organisasi dan Pengembangan Profesi (OPP), tugasnya mengupayakan peningkatan kapasitas dan kapabilitas angota AJI Makassar, baik dari sisi pengetahuan maupun kode etik. Tak hanya itu, OPP juga diharapkan mendorong anggota AJI menguasai wacana serta  mengkaji berbagai tema yang berkembang di tengah masyarakat terkait fungsi pers, independensi jurnalis dan media, serta yang lain. Kedua, Divisi Serikat Pekerja, tugasnya memperjuangkan hak-hak normatif jurnalis. Ketiga, Divisi Advokasi, berfungsi meningkatkatkan kapasitas jurnalis dan adovikasi, litigasi dan non litigasi, sosialisasi,  mediasi sengketa pers, dan lain-lain. Divisi advokasi juga mendorong terbentuknya Lembaga Bantuan Hukum Pers yang dapat mengadvokasi dan memediasi sengketa pers.  Dan, keempat eksternal sebagai divisi yang diharapkan membangun kerjasama dengan pihak –pihak di luar AJI Makassar. Selain itu, AJI Makassar juga tetap memantau isi media menyangkut kekerasan terhadap perempuan.

Menghadapi Konferta ke delapan ini, seyogyanya anggota AJI Makassar telah membawa se-abrek catatan penting. Kemudian mereka utarakan dalam Konferta sebagai bahan merumuskan agenda-agenda AJI Makassar, menghadapi berbagai masalah kekinian, dan beberapa tahun ke depan. Selain lebih bernilai dari sekadar obrolan warung kopi, setidaknya, diskursus ini akan memiliki legitimasi dan bernilai bagi pengembangan AJI Makassar.

Di tengah realitas media dan kehidupan jurnalisme saat ini, sangat disayangkan bila Konferta ini nantinya berlalu begitu saja, dan sekadar jadi ajang debat kusir. Pada konferta ini, komitmen terhadap perjuangan AJI Makassar, mesti lebih ditegaskan. Pada periode sebelumnya, berbagai usaha telah dilakukan pengurus, mengimplementasikan dasar perjuangan AJI Makassar dalam bentuk program kerja.  Antara lain,  dengan melakukan sosialisasi nilai-nilai ideal jurnalisme dan penyadaran atas hak-hak ekonomi pekerja pers. Secara spesifik sosialisasi ini meliputi pelatihan jurnalistik, diskusi,  seminar serta penerbitan hasil-hasil pengkajian dan penelitian soal pers.  Sedang program pembelaan terhadap hak-hak pekerja pers,  antara lain dilakukan lewat advokasi,  bantuan hukum dan bantuan kemanusiaan untuk mereka yang mengalami represif, baik oleh perusahaan pers itu sendiri,  institusi negara, maupun oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

Dalam membangun relasi yang baik antara pekerja media dengan masyarakat informasi, AJI Makassar melakukan dengan berbagai cara dan pendekatan. Melalui divisi advokasi dan Serikat Pekerja, AJI banyak menggelar dialog, seminar, dan focus discussion group  yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, dari kalangan akademis, institusi negara, dan kelompok-kelompok kepentingan. Temanya meliputi kebebasan berpendapat, mediasi sengketa pers, dan lainnya yang menyangkut penegakan fungsi pers.