Harapannya, agar kepentingan tersebut bertransformasi jadi agenda publik. Masalahnya adalah sejak Pemilihan Umum dan Pemilukada, atau sekarang Pilkada serentak berlangsung, aktor media juga lebih condong memainkan peran politiknya. Tentu saja, pada bangunan besar media, kumpulan peran politik individu secara tidak langsung menjadi peran politik media massa.

Pada akhirnya, posisi media sebagai institusi demokrasi mengalami degradasi. Khususnya dalam konteks pemberitaan peristiwa politik selama Pemilu dan Pilkada berlangsung. Kenyataan itu, misalnya saja dapat disaksikan lewat pemberitaan berbagai media massa selama Pemilu dan Pilkada lalu.

Tak jarang, media berfungsi ganda sebagai alat politik, bahkan jadi aktor politik yang memaksakan kepentingan elit pada publik. Muncul pertanyaan di benak kita. Mengapa ketika Pemilu dan Pilkada tiba, media dan sebagian aktornya dominan memainkan peran politiknya? Ya, karena dengan menjalankan peran politiknya itu, media sekaligus menjalankan peran ekonominya.

***

Seiring dengan liberalisasi sistem politik, sistem kepartaian dan rezim Pemilu di Indonesia, peristiwa politik memang telah berubah menjadi komoditas. Kuatnya persaingan memperebutkan kursi kepemimpinan, baik di pusat maupun di daerah, mendorong para elit untuk menggunakan atau menempuh segala cara. Termasuk menguasai wacana media. Mereka tak tanggung-tanggung mengeluarkan biaya besar, sehingga membuka peluang bagi media meraup keuntungan secara ekonomi.