Optimisme Pemulihan Ekonomi Ajatappareng Pasca Penyesuaian Harga BBM Didukung Kinerja APBN yang Resilient -

Jurnal Kajian Ekonomi Regional

Penulis Desi Ariyanti*

Abstract

The dynamics of APBN performance is quite dynamic. Lots of shocks that have the potential to weaken the economy continue to occur. The pandemic period that has passed has become the right momentum to orchestrate policies that can maintain and guard positive economic growth.

In September 2022 when the fuel price adjustment policy was issued, the government immediately issued another policy that touched the side of the APBN. Among these are mandatory regional expenditures that must be allocated at 2% of general transfer funds, direct cash assistance from transferring subsidies, and wage assistance for low-income workers.

The press conference on the State Budget expressed the government’s optimism for the current year’s economic growth. The performance of the State Budget, which is indicated by revenues and expenditures, has been realized quite well according to the target in the third quarter. If the central government is optimistic about national economic growth, of course the regional economic growth in the scope of Ajatappareng will be the same.

Keywords: Economic Recovery, Ajatappareng, fuel prices, APBN

Abstrak

Dinamika kinerja APBN cukup dinamis. Banyak guncangan yang berpotensi melemahkan perekonomian terus menerus terjadi. Masa pandemi yang telah berlalu, menjadi momentum yang tepat dalam mengorkestrasi kebijakan-kebijakan yang dapat mempertahankan dan menjaga pertumbuhan ekonomi tetap positif.

Bulan September 2022 ketika kebijakan penyesuaian harga BBM dikeluarkan, pemerintah pun segera mengeluarkan kebijakan lain yang menyentuh sisi APBN. Diantaranya belanja wajib daerah yang harus dialokasikan sebesar 2% dari dana transfer umum, bantuan langsung tunai dari pengalihan subsidi, dan bantuan upah bagi para pekerja yang berpenghasilan rendah.

Konferensi pers tentang APBN menyatakan optimisme pemerintah akan pertumbuhan ekonomi tahun berjalan. Kinerja APBN yang ditunjukkan dengan penerimaan dan belanja, telah terealisasi dengan cukup baik sesuai target di triwulan ketiga ini. Jika pemerintah pusat saja optimis akan pertumbuhan ekonomi nasional, tentu pertumbuhan ekonomi regional lingkup Ajatappareng pun demikian.

Kata kunci : Pemulihan Ekonomi, Ajatappareng, harga BBM, APBN.

Pendahuluan

Seperti kita ketahui, bahwa pandemi baru saja berakhir. Wabah penyakit yang menimpa bangsa ini, sempat mengguncangkan ekonomi dan kinerja APBN. Tahun 2019, dimana virus Covid-19 telah melumpuhkan sendi-sendi perekonomian masyarakat secara keseluruhan mengharuskan kinerja APBN lebih keras bekerja menjaga stabilitas ekonomi.

Hari ini, pandemi telah berakhir. Kinerja APBN mulai dievaluasi resiliensinya. Beberapa waktu lalu melalui APBN KITA Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah melakukan konferensi pers guna merilis kinerja APBN dalam pemulihan ekonomi nasional. Menteri Keuangan menyampaikan data-data makro pertumbuhan ekonomi dan sisi kebijakan nasional yang diambil dalam menjaga stabilitas ekonomi, moneter, dan mengendalikan laju inflasi.

Pemulihan ekonomi berbagai negara di dunia masih membutuhkan perhatian serius. Pandemi yang sudah berlalu, menjadi momentum baru bagi pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi/kebijakan dalam mengatur sektor keuangan dalam rangka pemulihan ekonomi. Negara-negara yang tergabung dalam G20, masih belum sepenuhnya ‘mentas’ dari krisis akibat pandemi.

Secara nasional, pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh positif. Akselerasi kinerja APBN cukup resilient dari potensi-potensi pelemahan ekonomi. Bulan September 2022, APBN kembali diuji dengan dikeluarkannya kebijakan penyesuaian harga BBM. Guncangan akan kinerja APBN menjadi dinamika tersendiri yang harus diperhatikan jika ekonomi berharap stabil.

Kenaikan harga BBM per 03 September 2022 lalu diprediksi banyak kalangan akan memicu inflasi dan berdampak pelemahan ekonomi. Munculnya banyak protes penolakan kenaikan BBM juga banyak digaungkan masyarakat, baik melalui tulisan di media maupun turun kejalan-jalan meneriakkan tuntutan penolakan kenaikan BBM. Hal ini menjadi perhatian serius pemerintah. KPPN sebagai perwakilan Menteri Keuangan di daerah bahkan mulai menginventarisir aktifitas penolakan harga BBM oleh masyarakat dan sekaligus mencermati gejolak harga-harga kebutuhan popok yang mulai merayap menyesuaikan dengan kenaikan BBM.

Keresahan masyarakat pasca penyesuaian harga BBM juga sempat disuarakan oleh pengamat ekonomi dari Universitas di Sulawesi Selatan. Efek eksponensial yang ditimbulkan dapat menyasar pada sektor-sektor vital dimasyarakat yakni industri, perdagangan dan perikanan, seperti nelayan dan pengelola tambak. Dampak tersebut dapat mengganggu operasional kegiatan usaha, menekan pertumbuhannya bahkan dapat pula menghentikan jalannya usaha. Hal yang sangat diantisipasi oleh pelaku usaha.

Demikian pula dengan laju inflasi yang akan bergerak seiring dengan kenaikan harga BBM. Ekonom dari Bank Indonesia menyampaikan faktor-faktor yang menyebabkan melonjaknya inflasi. Namun demikian, dipaparkan pula bahwa inflasi tidak selamanya buruk. Inflasi yang terkendali, justru dapat memicu pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Senada dengan itu, data-data statistik pun disampaiak oleh statistika BPS Sulawesi Selatan, bahwa kenaikan harga BBM telang beberapa kali terjadi dalam kurun 10 tahun terakhir, dan pemerintah dengan stimulus fiskal nya melalui APBN, dapat menjaga stabilitas ekonomi dan tumbuh positif diwaktu-waktu tersebut.

Tulisan ini mengupas tentang “Optimisme Pemulihan Ekonomi Ajatappareng Pasca Penyesuaian Harga BBM Didukung Kinerja APBN yang Resilient” berdasarkan analisis lapangan sekaligus literatur tambahan dari berbagai narasumber.

Metode Penelitian

Tulisan ini ditulis dalam bentuk narasi deskriptif dengan metode kualitatif, yang membutuhkan beberapa narasumber guna memperdalam pokok bahasan dan kemudian dapat dianalisis sesuai fakta dan data lapangan. Selain data-data lapangan melalui wawancara dan pengamatan langsung masyarakat, juga dilakukan dengan menelaah beberapa literatur guna menambah wawasan keilmuan dan mempertajam analisa.

Pembahasan

3.1 Optimisme Pemerintah terhadap Ekonomi Nasional

Pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup akseleratif. Dibandingkan dengan negara-negara G20 dan Asean 6, Indonesia memiliki pertumbuhan yang patut disyukuri. Kinerja APBN dianggap resilient terhadap kemungkinan terjadinya pelemahan ekonomi global. Hal ini tentu sesuatu yang positif yang butuh selalu dijaga dan diwaspadai karena menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia seluruhnya.

Beberapa hari lalu melalui APBN KITA Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah melakukan konferensi pers guna merilis kinerja APBN dalam pemulihan ekonomi nasional. Menteri Keuangan menyampaikan data-data makro pertumbuhan ekonomi dan sisi kebijakan nasional yang diambil dalam menjaga stabilitas ekonomi, moneter, dan mengendalikan laju inflasi.

“ Kalau kita lihat, dari negara-negara G20 dan ASEAN 6, 24% saja yang PMI nya masih mengalami akselerasi atau aktivitas manufaktur nya masih mengalami ekspansi dan meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. ini termasuk Indonesia Thailand Rusia Vietnam dan Arab Saudi. Hanya 24% dari total g20 dan ASEAN 6. 4 persen, yaitu Perancis sendiri adalah salah satu yang mengalami upgrade dari tadinya kontraksi pada bulan sebelumnya sekarang naik ke level ekspansi. Namun 32% yaitu negara Amerika Jepang India Malaysia Brazil Australia Singapura dan Afrika Selatan 32% PMI nya mengalami perlambatan atau kondisinya turun levelnya dari bulan sebelumnya dan bahkan 40% negara-negara ini yaitu Eropa Jerman Itali Inggris Tiongkok Korsel Kanada Meksiko Spanyol dan Turki sekarang PMInya sudah masuk ke pada level kontraksi. Artinya mayoritas melambat dan kontraktif. Indonesia dengan ke-5 negara yang lain Masih pada level yang akseleratif. Ini hal yang cukup positif.” (Sri Mulyani Menteri Keuangan RI dalam Konferensi Pers APBN KITA, Sept 2022)

Dari paparan Menteri Keuangan diatas, dapat diketahui bahwa Indonesia berada pada level akseleratif, ini menandakan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan moneter dapat dikatakan berhasil. Bersama 5 Negara lain, lebih berhasil dari negara-negara lingkup G20 dan ASEAN 6. Keadaan yang patut disyukuri rakyat Indonesia.

              Data Release APBN Oleh Menteri Keuangan September 2022

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi oleh berbagai lembaga internasional pada level antara 5,1 hingga 5,4% untuk tahun ini. ADB bahkan melakukan revisi untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini dari semula menjadi 5,4% ini tentu karena kinerja dari pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua yang cukup tinggi dan saat ini sampai kuartal ketiga juga menunjukkan aktivitas yang masih sangat cukup kuat.

Kalau kita lihat, IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini 5,3, Bank Dunia di 5,1 ADB di 5,4 dan Bloomberg consensus di 5,2 dan untuk tahun depan masih relatif stabil. IMF memprediksikan perekonomian Indonesia di 5,2 Bank Dunia di 5,3 ADB di 5,0 dan Bloomberg consensus di 5,0. Ini menggambarkan bahwa confident dan juga kinerja dari perekonomian Indonesia dianggap cukup resilient terhadap kemungkinan terjadinya pelemahan ekonomi global. ini tentu sesuatu yang positif tapi perlu kita jaga.

3.2 Optimisme Pemulihan Ekonomi Ajatappareng

3.2.1 Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Kita patut bersyukur, ekonomi Indonesia secara global mengalami akselerasi. Seperti yang diungkap oleh Menteri Keuangan, bahwa pertumbuhan ekonomi diperkirakan menguat dari sebelumnya, dan bukan saja Indonesia yang memperkirakan, namun lembaga-lembaga internasional juga memprediksi hal serupa.

Lantas bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi di Ajatappareng. Lima Kabupaten/Kota wilayah kerja KPPN Parepare tersebut menjadi sorotan setelah Menteri Keuangan melakukan paparan APBN KITA. Dalam paparannya, Sri Mulyani menyampaikan bahwa Kota Parepare adalah salah satu kota yang memiliki kedeltaan terbaik dalam mengendalikan laju inflasi, sehingga pemerintah pusat memberikan apresiasi atas kinerja ekonomi pemerintah daerah tersebut. JIka laju inflasi telah dapat dikendalikan, maka pertumbuhan ekonomi dapat diprediksikan tumbuh positif, sebaliknya jika inflasi tidak dapat dikendalikan akan menjadi momok paling menakutkan bagi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

“Inflation is as violent as a mugger, as frightening as an armed robber and as deadly as a hit man” (Ronald Reagan The 40Th USA President) .

Inflasi sangat sadis sebagaimana penjahat, sangat menakutkan sebagaimana perampok bersenjata dan sangat mematikan sebagaimana pembunuh bayaran, kata Ronald Reagan Presiden ke-40 Amerika Serikat.

Dibawah ini adalah grafik pertumbuhan ekonomi wilayah Ajatappareng dari tahun 2014 sampai 2021. Terlihat fluktuasi yang melemah dari tahun 2014 sampai 2019 terutama di Kabupaten Sidrap dan Kabuaten Pinrang. Sementara di Kabupaten Enrekang, Barru dan Kota Parepare terdapat kecenderungan melemah dan kemudian naik, meskipun kenaikannya cukup tipis.

Namun yang menjadi pusat perhatian adalah tahun 2019, 2020 dan 2021. Fluktuasi nya sangat tajam dengan kedeltaan yang signifikan. Hal ini dipicu oleh masa pandemi yang memukul sebagian besar sektor perekonomian. Sehingga tahun 2020, pertumbuhan ekonomi melemah dan bahkan dibeberapa tempat terkontraksi negatif. Seperti di Kota Parepare, Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 cukup mengesankan diposisi 6,65%, namun secara mengesankan pula meluncur dibawah Nol (minus) -0,08% tahun 2020, sehingga memiliki kedeltaan tinggi yakni kontraksi senilai 6,73%. Begitu pula dengan Kabupaten Barru, terlihat kontraksi yang cukup tajam dari 7,41% tahun 2019 menjadi 0,87%. Kedeltaan negatif sebesar 6,54%.

Namun demikian, tahun 2021 terlihat secara serentak di semua kabupaten/kota wilayah Ajatappareng mengalami tumbuh positif. Hal ini cukup menggembirakan, karena dapat diartikan bahwa kinerja pemerintah dengan APBNnya, dapat menjaga stabilitas ekonomi sehingga tumbuh baik.

Kembali kita lihat pertumbuhan tahun 2021 di Kota Parepare dan Kabupaten Barru yang memiliki kedeltaan paling signifikan diantara semua Kabupaten/kota wilayah Ajatappareng. Kota Parepare dan Kabupaten Barru terlihat sama-sama memiliki posisi pertumbuhan ekonomi terkontraksi tajam di 2020 bahkan Kota Parepare merosot hingga minus. Menurut Statistisi Ahli Madya BPS Sulawesi Selatan Wuri Wahyuni, hal ini dikarenakan Kota Parepare memiliki kontributor terbesar dalam PDRB yakni sektor perdagangan, dimana sektor ini yang paling rentan terpengaruh dimasa pandemi. Berbeda dengan Kabupaten Barru, yang memiliki sektor pertanian sebagai kontributor utama penyumbang PDRB, dimana pertanian adalah sektor cukup secure dari pengaruh pandemi.

               Data BPS Sulawesi Selatan dirilis September 2022

Secara serentak, tahun 2021 mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Sidrap naik menjadi 5,54%, Kabupaten Enrekang 6,36%, Kabupaten Barru tumbuh menjadi 4,77%, Kabupaten Pinrang menjadi 5,04% dan Kota Parepare menjadi 4,41%. Pertumbuhan ini sangat baik setelah pandemi. Meski ada kemungkinan terkoreksi hingga akhir tahun ini, dikarenakan adanya penyesuaian harga BBM Bulan September 2022. Namun demikian data dan fakta dari BPS Sulawesi Selatan dapat menjadi asumsi (data analytics) dalam menghembuskan nafas optimisme pertumbuhan ekonomi Ajatappareng.

3.2.2 Dampak Penyesuaian Harga BBM

Sebagaimana kita ketahui bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) telah mengalami penyesuaian harga sejak Sabtu (03/09). Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers bersama jajaran menteri terkait mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat adanya penyesuaian ini. Presiden Joko Widodo mengatakan, subsidi tahun 2022 bengkak hingga tiga kali lipat menjadi 502 trilyun. Hal ini sangat memberatkan APBN, sehingga pemerintah mengambil kebijakan yang berat dengan menyesuaikan harga BBM guna mengatur jumlah subsidi yang berpihak pada kepentingan masyarakat kurang mampu.

“Subsidi harus tepat sasaran. Harus menguntungkan masyarakat kurang mampu. Lebih dari 70% telah dinikmati masyarakat mampu yakni pemilik mobil pribadi,” kata Presiden RI Joko Widodo dalam konferensi pers.

Penyesuaian harga BBM di awal bulan September telah menuai reaksi banyak pihak. Beberapa elemen masyarakat yang belum sepenuhnya mengetahui beratnya kebijakan pemerintah yang diambil, telah banyak melakukan aksi protes akan kebijakan ini, mulai dari mahasiswa, buruh, sopir angkutan umum, bahkan partai politik, banyak menyuarakan penolakan kenaikan BBM.

KPPN Parepare dalam menjaring informasi, aspirasi dan menyajikan data yang utuh terkait kebijakan ini, telah mengadakan Focus Group Discussion yang melibatkan Kemenkeu Satu, Akademisi, Universitas, BPS, Pemda dan stakeholder. Dalam FGD ini akademisi yang juga pengamat ekonomi dari Universitas Bosowa mengupas tentang bentuk ‘momok’ yang akan terjadi seiring kenaikan BBM.

Kenaikan harga BBM akan meningkatkan laju infasi. Kebijakan menaikkan harga BBM akan berdampak pada peningkatan harga-harga sehingga mendorong laju inflasi pada level yang cukup tinggi yang dapat memicu gejolak sosial di masyarakat serta meningkatkan jumlah masyarakat miskin akibat daya beli masyarakat makin merosot.

“Kenaikan harga BBM ini akan menimbulkan efek eksponensial (exponential effect) terhadap berbagai sektor kehidupan industri dan masyarakat pada umumnya” (Lukman Setiawan, Direktur Bosowa Initiate)

Dampak bagi masyarakat akan terasa sekali terutama bagi masyarakat miskin seperti nelayan dan unit-unit mikro. Bagi Nelayan, kenaikan harga BBM ini akan meningkatkan biaya operasional, menambah jumlah mengangguran dan mampu menutup industri pengolahan yang berjalan. Sementara bagi unit-unit mikro kecil dan menengah, akan mengalami tekanan dan bahkan dapat menghentikan keberlangsungan usaha.

3.2.3 Statistika Kenaikan BBM

Menaikkan harga BBM bukan hal mudah bagi pemerintah. Pemulihan ekonomi nasional, penjagaan stabilitas ekonomi, melonjaknya inflasi serta pertumbuhan ekonomi, menjadi faktor yang dipertimbangkan pemerintah dalam mengambil sejumput kebijakan, termasuk penyesuaian harga BBM.

Dalam kurun 10 tahun terakhir, telah terjadi perubahan harga BBM sebanyak 7 kali, yakni di tahun 2013, 2014, 2015 dan tahun 2022 sebagaimana gambar dibawah ini. Menurut catatan BPS Sulawesi Selatan, kenaikan BBM yang ditetapkan pemerintah bulan Juni 2013 berdampak pada lonjakan inflasi bulan berikutnya sebesar 3,29%. Kenaikan tersebut juga menyebabkan tingginya inflasi tahunan 2013 sebesar 8,38%.

Sementara itu kenaikan BBM pada November 2014 berdampak pada lonjakan inflasi bulan Desember 2014 sebesar 2,46%. Dampak ini tidak terlalu lama karena bulan Januari 2015 kembali BBM diturunkan. Namun demikian, kenaikan tersebut sempat menaikkan inflasi tahunan 2014 sebesar 8,36%. Kenaikan BBM yang ditetapkan Maret 2015 berdampak pada inflasi selama 4 bulan berturut-turut, yakni bulan April sampai juli 2015 sebesar 0,36%; 0,50%; 0,54% dan 0,93%. Kenaikan BBM awal tahun tidak begitu mempengaruhi inflasi.

                          Data BPS Sulawesi Selatan

Dibawah ini data inflasi Kota Parepare tahun 2014 sampai 2021, yang dipengaruhi sebagian oleh kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM tahun 2013, sempat mempengaruhi lonjakan inflasi pada tahun 2014. Hal ini disebabkan oleh kenaikan harga BBM yang terjadi di pertengahan tahun, sehingga dampak yang ditimbulkan dapat terbawa hingga akhir tahun. Terlihat dibawah ini, inflasi tahun 2014 sangat tinggi yakni di posisi 9,38% hampir mencapai 2 digit.

Namun tahun 2015 terdapat koreksi, menurun cukup tajam di angka 1,58%, hal ini disebabkan oleh penurunan harga BBM di awal tahun (bulan Januari) dan kenaikan di Triwulan I tahun 2015. Kenaikan harga BBM tidak terlalu mempengaruhi lonjakan inflasi apabila terjadi di awal tahun. Hingga 2020, inflasi tahunan di Kota Parepare terlihat aman terkendali, meski di tahun 2021 terlihat ada lonjakan, namun masih dalam kondisi dapat dikendalikan, sehingga pertumbuhan ekonomi di Tahun 2021 dapat tumbuh positif.

           Data Inflasi Kota Parepare dari BPS Sulawesi Selatan

Penyesuaian harga BBM yang memicu kenaikan harga-harga barang kebutuhan masyarakat dan komoditas, dapat secara langsung maupun tidak langsung turut andil dalam kenaikan inflasi. Menurut pengamat ekonomi Bank Indonesia, Angsoka Yorintha P, Ph.D, melonjaknya inflasi di suatu daerah, tidak sepenuhnya mempengaruhi negatif pertumbuhan ekonomi. “Inflasi tidak selalu buruk. Justru hadirnya inflasi dapat memacu pertumbuhan ekonomi, dengan tingkat inflasi yang dapat dikendalikan” Angsoka dalam Webinar Strategi Pengendalian Inflasi.

3.2.4 Stimulus Ekonomi Seiring Penyesuaian Harga BBM

Hadirnya suatu kebijakan biasanya diikuti oleh kebijakan yang lain. Angker dari semua kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah adalah stabilitas ekonomi dan pertumbuhan positif. Kepentingan rakyat Indonesia adalah fokus dari berbagai kebijakan. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah memiliki manfaat dan tujuan yang mulia dalam masyarakat. Tujuan pembuatan kebijakan pada dasarnya untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, melindungi hak-hak masyarakat, mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat, dan pada akhirnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Demikian halnya dengan stimulus ekonomi, merupakan kebijakan yang diambil guna menjadi bantalan dari kebijakan pada suatu komponen. Kebijakan pemerintah yang menyesuaikan harga BBM di awal bulan September 2022, telah mengerucutkan pula kebijakan lain berupa stimulus ekonomi.

Berikut ini beberapa stimulus ekonomil yang dapat diambil pemerintah dalam meredam laju inflasi seiring dengan kenaikan harga BBM antara lain yang telah dirangkum dalam catatan statistik BPS Sulawesi selatan :

Menjaga daya beli masyarakat, yang dapat dilakukan dengan penambahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) / non tunai yang tepat sasaran, seperti penambahan subsidi pupuk/bibit/benih dan operasi pasar murah.
Mempercepat realisasi belanja daerah sehingga dapat menstimulus bergeraknya perekonomian daerah.
Menginventarisir pasokan, harga barang, demand komoditas di pasaran sehingga untuk beberapa komoditas yang disparitas pemenuhannya cukukp besar di wilayah tersebut maka dapat dipenuhi dengan perdagangan antar wilayah dengan wilayah terdekat. Penguatan perdagangan antar wilayah ini dapat dilakukan dengan bekerjasama antar daerah. Hal ini dilakukan untuk menjaga pasokan barang di pasaran sehingga dapat menjaga stabilitas harga barang bersangkutan.
Menyusun kebijakan yang mempermudah izin/birokrasi bagi para pengusaha/produsen dalam rangka meningkatkan produksi.

3.2.5 Kinerja APBN Cukup Resilient

“Kinerja perekonomian Indonesia dianggap cukup resilient terhadap kemungkinan terjadinya pelemahan ekonomi global. ini tentu sesuatu yang positif tapi perlu kita jaga” (Menteri Keuangan RI dalam Konferensi APBN KITA September 2022).

Pukulan bertubi-tubi menerpa APBN kita, mulai dari masa pandemi yang menghajatkan refokusing dan realokasi dana APBN, dimana dana yang sebelumnya digunakan untuk program/proyek tertentu dialihkan guna menangani covid-19, mulai belanja bidang kesehatan, belanja transfer daerah yang difokuskan pada perlinsos berupa bantuan langsung tunai dan lain-lain.

Bulan September ini, bantalan subsidi diluncurkan pemerintah guna menekan dampak penyesuaian harga BBM. Bantalan subsidi dimaksud antara lain:

Dana pengalihan subsidi BBM berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar 12,4 trilyun yang diberikan kepada 20,65 juta kepala keluarga tidak mampu. Atau sebesar Rp.150.000,- per bulan dari Bulan September sampai Desember 2022.
Penyiapan Anggaran sebesar 9,6 trilyun diperuntukkan bagi 16 juta pekerja yang memilliki penghasilan perbulan maksimal 3 juta per bulan. Bantuan Subsidi upah ini diberikan sebesar Rp.600.000,- per bulan per pekerja.
Dikeluarkan PMK 134 tahun 2022 yang mewajibkan pemerintah daerah mengalokasikan 2% Dana transfer Umum (DTU) atau sebesar 2,17 trilyun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online dan nelayan.

Disamping itu, Kementerian Keuangan melalui KPPN terus menerus memantau perkembangan penyaluran APBN agar tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran. Realisasi APBN yang tepat waktu, dapat menjadi stimulus yang positif dalam turut menekan angka inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah terutama lingkup Ajatappareng (Kota Parepare, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Enrekang).

APBN (melalui KPPN Parepare) terus akan bekerja sangat keras untuk melindungi masyarakat dan perekonomian, dan melindungi APBN sendiri dari guncangan-guncangan yang terjadi akibat penyesuaian harga BBM. Jika kita tengok APBN di Wilayah Ajatappareng, sampai dengan September 2022 tercatat APBN telah membelanjakan 1.341 milyar rupiah atau 65% dari total Belanja Negara tahun ini.

Data Realisasi belanja APBN hingga 30 September 2022 KPPN Parepare

Belanja APBN dirinci dalam belanja pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Belanja Pemerintah pusat yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan bantuan sosial, telah tersalurkan sebanyak 787 milyar atau sebesar 75% dari total belanja yang direncanakan tahun ini.

Dari sisi belanja pegawai, sebanyak 570 milyar atau 81% dipergunakan untuk gaji dan tunjangan, termasuk tukin, honorarium, lembur dan lain-lain. Sementara itu, belanja barang sebesar 197 milyar atau sebesar 64% dipergunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan pemeliharaan aset BMN. Belanja Barang PC-PEN tahun ini menurun seiring dengan perkembangan kondisi pandemi yang terkendali.

Belanja modal sebagaimana terlihat dalam tabel diatas hingga September 2022 telah direalisasikan sebesar 12,7 milyar atau 49% dengan pemanfaatan pengadaan peralatan dan mesin, gedung dan bangunan serta jalan, jaringan, dan irigasi di Kementerian/Lembaga. Adapun belanja Bantuan Sosial dari total 8 milyar tahun ini telah terrealisasi sebesar 6,9 milyar atau sebesar 85%. Belanja Bantuan Sosial ini ada pada Satker IAIN Parepare berupa program Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.

Belanja transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar 554 milyar dari total TKDD tahun 2022. Itu artinya sebesar 54% telah dibelanjakan untuk kepentingan daerah yaitu Dana Alokasi Khusus Fisik yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek fisik daerah seperti jalan, jembatan, gedung, bangunan dan peralatan mesin. Sedangkan dana alokasi khusus non fisik berupa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan pada sekolah-sekolah di daerah.

Sementara itu Dana Desa yang dialokasikan tahun ini sebesar 262 milyar, telah dibelanjakan sebesar 205 milyar atau setara dengan 78%. Dana desa ini dipergunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai sebagai sayap perlindungan sosial masyarakat kurang mampu. Dimasa pandemi, BLT sangat membantu masyarakat dari keterpurukan ekonomi diakibatkan berkurangnya lapangan kerja dan faktor-faktor lain seperti pembatasan aktivitas harian warga masyarakat.

Kesimpulan

Kenaikan harga BBM berimbas pada kenaikan barang-barang kebutuhan pokok. Begitu pulang kenaikan angkutan umum dan lain-lain. Seperti yang dipaparkan Pengamat Ekonomi Universitas Bosowa Lukman Setiawan, bahwa kenaikan BBM hanya akan menimbulkan dampak eksponensial, yang seperti bola salju menggelinding semakin jauh, semakin besar bentuk bola nya. Itu artinya bahwa kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat jadi tidak terkendali dan tidak terjangkau. Dampak yang diakibatkan akan cukup memukul sektor industri, perdagangan dan nelayan pada umumnya.

Sementara itu, ekonom dari Bank Indonesia Angsoka Yorintha mengatakan bahwa penyesuaian harga BBM ini jelas akan mempengaruhi inflasi. Hal ini karena komponen pendukung kenaikan berupa core, volatile food dan Aministrative Admire mengalami perubahan harga secara langsung maupun tidak langsung. Namun demikian, hadirnya inflasi belum tentu mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat. Dengan inflasi yang dapat dikendalikan, pertumbuhan ekonomi masih dapat dijaga.

Syahdan, statistika Ahli Madya Wuri Wahyuni mengatakan bahwa sejarah telah mencatat kenaikan harga BBM terjadi sebanyak 7 kali dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Setiap kenaikan BBM dapat mempengaruhi inflasi dalam nilai tertentu. Namun demikian, pemerintah selalu membarengi setiap kebijakan menaikkan harga BBM dengan sejumlah stimulus yang dapat dilakukan guna meredam laju inflasi dan tetap menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Stimulus dan penjagaan ekonomi masyarakat dituangkan dalam APBN tahun berjalan. Sehingga sering kita melihat adanya revisi APBN, atau APBN Perubahan, atau percepatan penyaluran, program perlindungan masyarakat dan lain-lain, yang membuat stimulus lebih tepat sasaran.

Kenaikan harga BBM di tahun ini dapat kiranya berkaca pada tahun-tahun sebelumnya. Bahwa pengalaman menyebutkan, ketika harga BBM dinaikkan dan stimulus fiskal dilaksanakan, inflasi menjadi terkendali dan dampak ekonomi dapat ditekan sehingga pertumbuhan ekonomi masih tetap positif.

Kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM, disusul dengan kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah. Antara lain dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan nomor 34 tahun 2022 yang mewajibkan pemerintah daerah mengalokasikan belanja wajib perlinsos sebanyak 2% dari total Dana Transfer Umum. Dan hal ini mengerucutkan sejumlah nilai yang cukup besar guna mendukung pertumbuhan ekonomi.

Begitu pula bantuan langsung tunai, pemerintah membuat kebijakan dengan menyalurkan BLT khusus dalam menanggulangi dampak naiknya BBM dari Bulan September sampai Desember 2022. Hal ini juga dilakukan bagi para pekerja/buruh dengan penghasilan rendah. Pemerintah pusat mengalokasikan bantuan upah tenaga kerja sebesar 600,000 bagi pekerja yang memiliki penghasilan dibawah 3 juta rupiah. Disamping itu juga, Kementerian Keuangan melalui KPPN berupaya menyalurkan dana yang telah disiapkan dalam APBN menjadi lebih cepat dan tepat agar menjadi salah satu stimulus yang membantu menjaga pertumbuhan ekonomi.

Dengan keseluruhan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa APBN adalah instrumen yang terus menerus mendorong pertumbuhan ekonomi Ajatappareng. Kinerja APBN dengan semua dinamika nya, merupakan bukti bahwa kinerja APBN cukup resilient dalam menghadapi potensi pelemahan ekonomi masyarakat. Dengan resiliensi kinerja APBN, kita semua optimis bahwa kenaikan harga BBM yang memicu inflasi akan mampu dikendalikan dan pertumbuhan ekonomi tetap positif naik dilevel yang diharapkan untuk tahun ini dan tahun depan.

Daftar Referensi :

Badan Pusat Statistik., “Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan September 2022 ”, dikutip dari https://sulsel.bps.go.id/publication/2022/10/12/e7c7162ca1a19c86efd681c3/laporan-bulanan-data-sosial-ekonomi-provinsi-sulawesi-selatan-september-2022.html diakses pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 jam 10.30 WIB.

Bank Indonesia, “Laporan Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan Agustus 2022” dikutip dari https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Sulawesi-Selatan-Agustus2022.aspx#:~:text=Meskipun%20demikian%2C%20laju%20inflasi%20Sulsel,3%2C0%20%C2%B1%201%25. diakses pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022.

Wuri Wahyuni, BPS Sulawesi Selatan “Materi Webinar Data Analitics : analisis ekonomi regional ”, pada Hari Rabu tanggal 21 September 2022 dengan tema Dampak Penyesuaian Harga BBM dalam Pertumbuhan Ekonomi Ajatappareng”.

Lukman Setiawan, “Materi Webinar Data Analitics : analisis ekonomi regional ”, pada Hari Rabu tanggal 21 September 2022 dengan tema Dampak Penyesuaian Harga BBM dalam Pertumbuhan Ekonomi Ajatappareng”.

* Seksi Verifikasi & Akuntansi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Parepare, Kanwil Perbendaharaan Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Jalan Karaeng Burane Nomor 20 Kota Parepare. email: desi.ariyanti@kemenkeu.go.id