Pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup akseleratif. Dibandingkan dengan negara-negara G20 dan Asean 6, Indonesia memiliki pertumbuhan yang patut disyukuri. Kinerja APBN dianggap resilient terhadap kemungkinan terjadinya pelemahan ekonomi global. Hal ini tentu sesuatu yang positif yang butuh selalu dijaga dan diwaspadai karena menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia seluruhnya.

Beberapa hari lalu melalui APBN KITA Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah melakukan konferensi pers guna merilis kinerja APBN dalam pemulihan ekonomi nasional. Menteri Keuangan menyampaikan data-data makro pertumbuhan ekonomi dan sisi kebijakan nasional yang diambil dalam menjaga stabilitas ekonomi, moneter, dan mengendalikan laju inflasi.

Pemulihan ekonomi berbagai negara di dunia masih membutuhkan perhatian serius. Pandemi yang sudah berlalu, menjadi momentum baru bagi pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi/kebijakan dalam mengatur sektor keuangan dalam rangka pemulihan ekonomi. Negara-negara yang tergabung dalam G20, masih belum sepenuhnya ‘mentas’ dari krisis akibat pandemi. Dalam paparan APBN KITA, Menteri Keuangan merilis aktifitas manufaktur global di bulan Agustus 2022.

“ Kalau kita lihat, dari negara-negara G20 dan ASEAN 6, 24% saja yang PMI nya masih mengalami akselerasi atau aktivitas manufaktur nya masih mengalami ekspansi dan meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. ini termasuk Indonesia Thailand Rusia Vietnam dan Arab Saudi. Hanya 24% dari total g20 dan ASEAN 6. 4 persen, yaitu Perancis sendiri adalah salah satu yang mengalami upgrade dari tadinya kontraksi pada bulan sebelumnya sekarang naik ke level ekspansi. Namun 32% yaitu negara Amerika Jepang India Malaysia Brazil Australia Singapura dan Afrika Selatan 32% PMI nya mengalami perlambatan atau kondisinya turun levelnya dari bulan sebelumnya dan bahkan 40% negara-negara ini yaitu Eropa Jerman Itali Inggris Tiongkok Korsel Kanada Meksiko Spanyol dan Turki sekarang PMInya sudah masuk ke pada level kontraksi. Artinya mayoritas melambat dan kontraktif. Indonesia dengan ke-5 negara yang lain Masih pada level yang akseleratif. Ini hal yang cukup positif.” (Sri Mulyani Menteri Keuangan RI dalam Konferensi Pers APBN KITA, Sept 2022)

Dari paparan Menteri Keuangan diatas, dapat diketahui bahwa Indonesia berada pada level akseleratif, ini menandakan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan moneter dapat dikatakan berhasil. Bersama 5 Negara lain, lebih berhasil dari negara-negara lingkup G20 dan ASEAN 6. Keadaan yang patut disyukuri rakyat Indonesia.

              Data Release APBN Oleh Menteri Keuangan September 2022

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi oleh berbagai lembaga internasional pada level antara 5,1 hingga 5,4% untuk tahun ini. ADB bahkan melakukan revisi untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini dari semula menjadi 5,4% ini tentu karena kinerja dari pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua yang cukup tinggi dan saat ini sampai kuartal ketiga juga menunjukkan aktivitas yang masih sangat cukup kuat.

Kalau kita lihat, IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini 5,3, Bank Dunia di 5,1 ADB di 5,4 dan Bloomberg consensus di 5,2 dan untuk tahun depan masih relatif stabil. IMF memprediksikan perekonomian Indonesia di 5,2 Bank Dunia di 5,3 ADB di 5,0 dan Bloomberg consensus di 5,0. Ini menggambarkan bahwa confident dan juga kinerja dari perekonomian Indonesia dianggap cukup resilient terhadap kemungkinan terjadinya pelemahan ekonomi global. ini tentu sesuatu yang positif tapi perlu kita jaga.

3.2 Optimisme Pemulihan Ekonomi Ajatappareng

3.2.1 Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi 

 Kita patut bersyukur, ekonomi Indonesia secara global mengalami akselerasi. Seperti yang diungkap oleh Menteri Keuangan, bahwa pertumbuhan ekonomi diperkirakan menguat dari sebelumnya, dan bukan saja Indonesia yang memperkirakan, namun lembaga-lembaga internasional juga memprediksi hal serupa.

Lantas bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi di Ajatappareng. Lima Kabupaten/Kota wilayah kerja KPPN Parepare tersebut menjadi sorotan setelah Menteri Keuangan melakukan paparan APBN KITA. Dalam paparannya, Sri Mulyani menyampaikan bahwa Kota Parepare adalah salah satu kota yang memiliki kedeltaan terbaik dalam mengendalikan laju inflasi, sehingga pemerintah pusat memberikan apresiasi atas kinerja ekonomi pemerintah daerah tersebut. JIka laju inflasi telah dapat dikendalikan, maka pertumbuhan ekonomi dapat diprediksikan tumbuh positif, sebaliknya jika inflasi tidak dapat dikendalikan akan menjadi momok paling menakutkan bagi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

“Inflation is as violent as a mugger, as frightening as an armed robber and as deadly as a hit man” (Ronald Reagan The 40Th USA President) .

Inflasi sangat sadis sebagaimana penjahat, sangat menakutkan sebagaimana perampok bersenjata dan sangat mematikan sebagaimana pembunuh bayaran, kata Ronald Reagan Presiden ke-40 Amerika Serikat.

Dibawah ini adalah grafik pertumbuhan ekonomi wilayah Ajatappareng dari tahun 2014 sampai 2021. Terlihat fluktuasi yang melemah dari tahun 2014 sampai 2019 terutama di Kabupaten Sidrap dan Kabuaten Pinrang. Sementara di Kabupaten Enrekang, Barru dan Kota Parepare terdapat kecenderungan melemah dan kemudian naik, meskipun kenaikannya cukup tipis.

Namun yang menjadi pusat perhatian adalah tahun 2019, 2020 dan 2021. Fluktuasi nya sangat tajam dengan kedeltaan yang signifikan. Hal ini dipicu oleh masa pandemi yang memukul sebagian besar sektor perekonomian. Sehingga tahun 2020, pertumbuhan ekonomi melemah dan bahkan dibeberapa tempat terkontraksi negatif. Seperti di Kota Parepare, Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 cukup mengesankan diposisi 6,65%, namun secara mengesankan pula meluncur dibawah Nol (minus) -0,08% tahun 2020, sehingga memiliki kedeltaan tinggi yakni kontraksi senilai 6,73%. Begitu pula dengan Kabupaten Barru, terlihat kontraksi yang cukup tajam dari 7,41% tahun 2019 menjadi 0,87%. Kedeltaan negatif sebesar 6,54%.

Namun demikian, tahun 2021 terlihat secara serentak di semua kabupaten/kota wilayah Ajatappareng mengalami tumbuh positif. Hal ini cukup menggembirakan, karena dapat diartikan bahwa kinerja pemerintah dengan APBNnya, dapat menjaga stabilitas ekonomi sehingga tumbuh baik.

Kembali kita lihat pertumbuhan tahun 2021 di Kota Parepare dan Kabupaten Barru yang memiliki kedeltaan paling signifikan diantara semua Kabupaten/kota wilayah Ajatappareng. Kota Parepare dan Kabupaten Barru terlihat sama-sama memiliki posisi pertumbuhan ekonomi terkontraksi tajam di 2020 bahkan Kota Parepare merosot hingga minus. Menurut Statistisi Ahli Madya BPS Sulawesi Selatan Wuri Wahyuni, hal ini dikarenakan Kota Parepare memiliki kontributor terbesar dalam PDRB yakni sektor perdagangan, dimana sektor ini yang paling rentan terpengaruh dimasa pandemi. Berbeda dengan Kabupaten Barru, yang memiliki sektor pertanian sebagai kontributor utama penyumbang PDRB, dimana pertanian adalah sektor cukup secure dari pengaruh pandemi.

 

               Data BPS Sulawesi Selatan dirilis September 2022

Secara serentak, tahun 2021 mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Sidrap naik menjadi 5,54%, Kabupaten Enrekang 6,36%, Kabupaten Barru tumbuh menjadi 4,77%, Kabupaten Pinrang menjadi 5,04% dan Kota Parepare menjadi 4,41%. Pertumbuhan ini sangat baik setelah pandemi. Meski ada kemungkinan terkoreksi hingga akhir tahun ini, dikarenakan adanya penyesuaian harga BBM Bulan September 2022. Namun demikian data dan fakta dari BPS Sulawesi Selatan dapat menjadi asumsi (data analytics) dalam menghembuskan nafas optimisme pertumbuhan ekonomi Ajatappareng.

3.2.2 Dampak Penyesuaian Harga BBM 

Sebagaimana kita ketahui bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) telah mengalami penyesuaian harga sejak Sabtu (03/09).  Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers bersama jajaran menteri terkait mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat adanya penyesuaian ini. Presiden Joko Widodo mengatakan, subsidi tahun 2022 bengkak hingga tiga kali lipat menjadi 502 trilyun. Hal ini sangat memberatkan APBN, sehingga pemerintah mengambil kebijakan yang berat dengan menyesuaikan harga BBM guna mengatur jumlah subsidi yang berpihak pada kepentingan masyarakat kurang mampu.

“Subsidi harus tepat sasaran. Harus menguntungkan masyarakat kurang mampu. Lebih dari 70% telah dinikmati masyarakat mampu yakni pemilik mobil pribadi,” kata Presiden RI Joko Widodo dalam konferensi pers.