Dalam era digital saat ini, media sosial telah menjadi arena utama dalam memperjuangkan wacana politik. Salah satu program yang sedang menjadi sorotan adalah program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh pemerintah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu, dengan menyediakan makanan bergizi secara gratis. Namun, pelaksanaan dan wacana yang berkembang di seputar program ini memunculkan berbagai pendapat dari berbagai pihak, termasuk pihak oposisi.
Pemerintah, sebagai aktor utama dalam inisiatif ini, berusaha untuk menegaskan pentingnya kebijakan sosial tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, pihak oposisi cenderung mengkritik program ini, baik dari segi keberlanjutannya, efisiensi pelaksanaan, maupun dampaknya terhadap perekonomian negara. Dalam banyak kasus, perbedaan pandangan ini tidak hanya dibahas di ruang-ruang politik formal, tetapi juga tersebar luas di media sosial, yang memunculkan perdebatan publik yang lebih intens.
Media sosial, sebagai ruang publik yang terbuka, memungkinkan kedua belah pihak untuk menyampaikan argumen dan retorika politik mereka. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana pemerintah dan oposisi membentuk wacana mereka mengenai program ini dan bagaimana media sosial menjadi medan pertempuran ideologis yang tidak hanya mencakup politik, tetapi juga mencakup nilai-nilai sosial dan ekonomi masyarakat.
Setiap platform media sosial memiliki karakteristik unik yang membentuk bagaimana wacana dibangun dan disebarluaskan. Secara rinci dapat diurai sebagai berikut.
1. X (sebelumnya Twitter): Arena Kritik, Verifikasi, dan Tagar Koreksi
Platform X berfungsi sebagai ruang publik utama untuk kritik dan verifikasi. Masyarakat menggunakan X untuk melakukan “cek silang” antara klaim keberhasilan yang disampaikan pemerintah dengan realitas di lapangan. Tuntutan publik di platform ini sangat rasional, mereka meminta data dan angka yang bisa diverifikasi (seperti hasil uji laboratorium terhadap makanan), bukan sekadar slogan seremonial . X juga menjadi tempat lahirnya berbagai tagar korektif yang menyuarakan ketidakpuasan dan menyoroti insiden di lapangan .
2. Instagram: Dari Seremonial ke Empati dan Aksi
Pada fase awal, Instagram dibanjiri konten seremonial seperti peresmian, kunjungan, dan testimoni yang membangun harapan. Namun, ketika berbagai insiden seperti keracunan makanan mulai muncul, narasi bergeser. Konten yang viral kemudian didominasi oleh reel edukasi, keluhan orang tua, dan cerita dari komunitas sekolah . Platform ini memperlihatkan kebutuhan publik akan komunikasi yang lebih empatik dan actionable, seperti penjelasan langkah perbaikan yang konkret dan kapan perubahan akan terlihat. Analisis sentimen terhadap ribuan komentar di Instagram bahkan mengungkapkan dominasi sentimen negatif yang sangat tinggi, mencapai 98,1% , dengan kekhawatiran utama pada pelaksanaan program dan transparansi anggaran .
3. TikTok dan Facebook: Amplifikasi dan Segmentasi Audiens
Meskipun riset yang ada tidak sedetail X dan Instagram, platform seperti TikTok dan Facebook Page turut menjadi arena amplifikasi wacana . Konten-konten pendek di TikTok sering digunakan untuk menyoroti insiden-insiden lucu atau memprihatinkan di lapangan, sementara Facebook menjadi ruang diskusi yang lebih panjang di kelompok-kelompok masyarakat berbasis komunitas, seperti orang tua murid atau guru.
Isu-Isu Kunci dalam Pertarungan Wacana
Pertarungan wacana ini terpusat pada beberapa isu utama yang saling terkait.
1. Polemik Anggaran: “Makan Siang Gratis” vs. “Pendidikan”
Isu ini menjadi medan tempur paling sengit. Pemerintah dan partai pendukungnya, seperti PSI, membela program MBG sebagai program strategis yang sangat baik untuk anak-anak dan telah menjadi kesepakatan bersama di DPR. Mereka mengajak semua pihak untuk lebih banyak memberikan dukungan dan fokus pada pengawasan agar program tepat sasaran, karena banyak anak yang menggantungkan asupan gizinya pada program ini .
Sebaliknya, masyarakat oposan yang diartikulasikan oleh partai oposisi seperti PDI-P dan akademisi, melancarkan kritik dengan membawa bukti regulasi. Mereka menunjukkan bahwa berdasarkan UU APBN 2026 dan Perpres turunannya, anggaran MBG sebesar Rp223,5 triliun ternyata diambil dari porsi anggaran pendidikan yang seharusnya 20 persen. Hal ini memicu kegelisahan publik karena dianggap mengurangi jatah untuk sektor pendidikan itu sendiri .
2. Tata Kelola dan Dampak Ekonomi
Wacana kritis juga menyoroti lemahnya tata kelola. Kritik dilontarkan terkait target program yang lebih berorientasi pada jumlah penerima manfaat dan dapur yang berdiri, bukan pada indikator kualitas seperti peningkatan fokus belajar anak .
Selain itu, muncul kritik dari lembaga seperti Transparency International Indonesia yang menilai skema program tidak berpihak pada petani dan peternak lokal. Keuntungan justru dinikmati oleh pihak-pihak tertentu dalam rantai distribusi, sementara petani sebagai produsen bahan baku tidak merasakan manfaatnya. Dampak ikutannya adalah kenaikan harga pangan seperti telur dan sayur di pasaran .
3. Profesionalitas dan Hak Asasi Manusia (HAM)
Perdebatan meningkat ke tataran etika dan HAM. Menteri HAM Natalius Pigai sempat menyatakan bahwa menolak program MBG adalah bentuk penolakan terhadap HAM. Pernyataan ini mendapat respons tajam dari mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud menegaskan bahwa meskipun program ini bertujuan memenuhi hak ekonomi dan sosial warga negara, pengelolaan yang tidak profesional, boros, apalagi korup, juga merupakan pelanggaran HAM karena merugikan hak masyarakat untuk mendapatkan manfaat secara adil .
Peta Wacana: Pemerintah vs. Masyarakat Oposan
Untuk memudahkan pemahaman, berikut adalah tabel yang memetakan aktor, argumen, dan platform yang dominan digunakan.
| Aspek | Kubu Pemerintah & Pendukung | Kubu Masyarakat Oposan & Kritikus |
|---|---|---|
| Aktor Utama | Presiden, Menteri (HAM, Pendidikan), Partai Koalisi (PSI) | Partai Oposisi (PDI-P) , Akademisi UI/UGM , LSM (TI Indonesia, CISDI) , Tokoh Masyarakat (Mahfud MD) |
| Argumen Utama | Program strategis untuk pemenuhan gizi dan HAM. Fokus pada dukungan dan pengawasan agar tepat sasaran. Anggaran sudah sesuai kesepakatan DPR . | Tata kelola lemah, tidak profesional, dan berpotensi korupsi. Anggaran membebani pos pendidikan. Target program salah arah (kuantitas vs kualitas). Tidak berdampak pada petani lokal . |
| Platform Dominan | Konten seremonial di Instagram, pernyataan resmi di media. | X untuk kritik dan verifikasi data , Instagram untuk reel edukasi dan keluhan , Seminar/webinar akademis . |
Pertarungan wacana MBG di media sosial mencerminkan kegagalan komunikasi publik dan lemahnya transparansi dari pihak pemerintah. Publik bergerak dari sekadar penerima informasi menjadi aktor verifikator yang secara aktif membandingkan janji dengan realitas. Sentimen negatif yang dominan tidak bisa diabaikan sebagai sekadar “suara oposan”, melainkan merupakan bentuk kekecewaan mendalam terhadap eksekusi program di lapangan dan ketidakjelasan sumber anggaran.
Dalam beberapa tahun kedepan, pertarungan wacana tentang MBG tampaknya memiliki intensitas lebih tinggi. Pemerintahan Prabowo, termasuk Prabowo sendiri, tak henti-hentinya membela program ini di berbagai media. Terakhir, ia bahkan terkesan reaktif dan emosional yang dibaca melalui pernyataannya yang meminta kepada staf kepresidenan, Muhamad Qodari untuk mengabadikan setiap kritik untuk ditonton bersama di istana. (*)
