Paradoks utama adalah presentasi isu publik yang bersifat populis—efisiensi anggaran dan biaya politik—tetapi proses lahirnya wacana itu sangat elitis dan tertutup. Ini mengindikasikan mekanisme produksi norma publik yang tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat luas, melainkan melalui kanal partai, think tank internal, atau kader partai dengan akses ke media dan forum legislativ. Temuan ini konsisten dengan literatur yang menunjukkan bahwa media lokal bisa menjadi alat pembingkaian yang memihak jika ada hubungan transaksional dengan pemerintah daerah, sehingga fungsi pengawasan publik dapat terdistorsi.
Ketertutupan proses juga bisa dimaknai sebagai upaya menghindari pengawasan publik terhadap konsekuensi jangka panjang: alih-alih meningkatkan akuntabilitas, jalur nonpartisipatif dapat mengurangi kemampuan publik untuk memantau kualitas demokrasi lokal, menjaga stabilitas kekuasaan elit, dan memperbesar ketergantungan kepala daerah pada DPRD dalam cara yang kurang transparan. Dalam konteks ini, paradoksnya adalah narasi yang terdengar pro-rakyat (efisiensi, penghematan) sebenarnya melindungi konsesi kekuasaan bagi elit politik yang mengelola jalur politis tersebut.
Beberapa analisis yuridis dan sosiologis menyoroti bahwa meskipun kebijakan tentang Pilkada melalui DPRD bisa mengurangi biaya politik secara nominal, risiko demokrasi menurun muncul melalui potensi monokultur representasi dan berkurangnya dinamika partisipasi publik dalam pemantauan proses pemilihan.
Bayangan Oligarki Dibalik Narasi Populis
Inti tesis adalah bahwa di balik narasi populis efisiensi biaya dan pembatasan biaya politik terdapat bayangan oligarki yang berkepentingan mengamankan kekuasaan, mereduksi risiko politik, dan mencipta zona transaksional yang kurang diawasi publik. Secara empiris, literatur menunjukkan bahwa pengembalian Pilkada ke DPRD dapat memperbesar ketergantungan kepala daerah pada DPRD, mengurangi insentif untuk akuntabilitas publik, dan meningkatkan peluang bagi patronase politik serta korupsi terkait pembiayaan kampanye dan proyek daerah setelah terpilih.
