Internasional,celebesupdate.com – Gerakan separatis Papua, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mendeklarasikan kemerdekaan Papua Barat, dan membuat pemerintahan sementara pada Selasa (1/12/2020) di Oxford, Inggris Raya. Pada deklarasi itu, Pemimpin ULMWP, Benny Wenda, mengangkat dirinya sendiri sebagai pemimpin dalam Pemerintahan itu.
Menyadur Theguardian, Wenda mengklaim, deklarasi pada 1 desember bertepatan dengan kemerdekaan Papua Barat melawan Kolonial Belanda pada tahun 1961. Yang mana pada tahun 1962, militer Indonesia mengambil alih provinsi ini, dan menjadi awal mula munculnya Gerakan separatis Papua Barat.
Untuk itu, Wenda merasa perlu merebut Kembali Provinsi Papua dan mendirikan Negara yang bisa membuat aturannya sendiri, sebagaimana cita-cita para pendahulunya.
“Hari ini adalah momentum penghormatan untuk mengenang semua poerjuangan nenek moyang kita. Mereka telah berjuang mati-matian berjuang sebelumya. Dan pada akhirnya kita bisa membentuk pemerintahan yang bersatu”.
“Sebagaimana dalam konstitusi sementara kita, Republik Papua Barat di masa depan akan menjadi negara hijau pertama di dunia, dan mercusuar hak asasi manusia. Akan tetapi Kebalikan dari penjajahan Indonesia yang berdarah-darah selama beberapa dekade. Hari ini, kita mengambil langkah lain menuju impian kita akan Papua Barat yang bebas, mandiri, dan merdeka”, kata Wenda.
Benny Wenda adalah pemimpin kemerdekaan Papua Barat dan Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)).
Dia adalah pelobi internasional untuk kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia. Dia tinggal di pengasingan Inggris Raya.
Pada tahun 2003 pemerintah Inggris memberikan suaka politik kepadanya setelah dia melarikan diri dari tahanan saat menjalani hukuman. Ia telah bertindak sebagai perwakilan khusus rakyat Papua di Parlemen Inggris, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Parlemen Eropa.
Pada 2017, sebuah gerakan pembebasan mengangkatnya sebagai Ketua untuk Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP), sebuah organisasi baru yang menyatukan tiga organisasi politik utama yang memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat.
Sementara itu, menanggapi tingkah laku Benny Wenda yang kini berkewarnegaraan Inggris itu, TPNPB-OPM menyatakan sikap, menolak. Sebagaimana dilansir berbagai media daring, TPNPB-OPM menyampaikan enam poin tanggapan atas deklarasi yang dilakukan Benny Wenda.
“Klaim Benny Wenda sebagai presiden sementara Negara Republic Papua Barat adalah kegagalan ULMWP dan Benny Wenda ITU sendiri,” demikian keterangan TPNPB-OPM seperti diberitakan detik.com, Rabu (2/12/2020). (Berita Terkait : https://news.detik.com/opm-tolak-akui-pemerintah-sementara-papua-yang-dideklarasi-benny-wenda)
Mereka juga tak mengakui klaim terbentuknya NRPB karena Benny melakukan deklarasi dari Inggris, yang dinilai sebagai negara asing serta berada di luar wilayah hukum. Mereka juga tak mengakui klaim Benny karena berstatus warga negara Inggris sehingga masuk kategori warga negara asing (WNA).
Mereka menilai langkah Benny Wenda tak masuk akal. Mereka menyatakan mosi tak percaya kepada Benny Wenda. Mereka juga menyebut Benny sebagai agen kapitalis asing.
Bagaimana Sikap pemerintah Indonesia?
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM, Mahfud MD, menyebut Benny Wenda “membuat negara ilusi” setelah ketua ULMWP (Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat/United Liberation Movement for West Papua) itu mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat – yang mencakup Papua dan Papua Barat.
“Benny Wenda membuat negara ilusi, negara yang tidak ada. Papua Barat itu apa?” cetus Mahfud MD dalam pernyataan pers sebagaimana dimuat laman BBC, Kamis (03/12). (https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55160104)
Merujuk Traktat Montevideo pada 1933, Mahfud MD menjelaskan syarat berdirinya sebuah negara adalah keberadaan rakyat, wilayah, dan pemerintah.
“Rakyatnya siapa? Dia memberontak, dia orang luar. Wilayahnya, Papua. Kita riil yang menguasai. Pemerintahnya, siapa yang mengakui dia sebagai pemerintah? Orang Papua sendiri tidak juga mengakui,” kata Mahfud MD.
Ia mengatakan Majelis PBB sudah menetapkan Papua Barat sebagai wilayah Indonesia setelah dilaksankannya referendum tahun 1969.
“PBB tak mungkin buat putusan dua kali terhadap hal sama,” katanya.
Ia pun meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh deklarasi itu, yang menurutnya, “hanya dilakukan di Twitter”.
Pemerintah, lanjut Mahfud, mengatakan bahwa pemerintah akan fokus melakukan pendekatan kesejahteraan pada Papua. Salah satunya dengan merencanakan perubahan UU 21/2001 tentang otsus dengan menaikkan anggaran untuk otsus, dari 2% ke 2,25%.
Pemekaran wilayah Papua, katanya, juga direncanakan pemerintah demi mewujudkan kesejahteraan pada Orang Asli Papua (OAP).
BACA JUGA : Anies Baswedan Terkonfirmasi Positif Covid 19
