Apa lacur, sebagian pejabat publik di negeri tercinta ini terlanjur hanya memahami modernitas dari dari gaya hidupnya saja. Dalam artian, hanya mengambil ciri masyarakat modern yang diutarakan Smith, yang mencari keuntungan pribadi saja. Masyarakat utilitarian. Hedonis atau berorientasi pada kebahagiaan atau kesenangan pribadi. Borjuis kata Marx. Parahnya lagi, mereka tak malu-malu memanfaatkan dan menyalagunakan wewenangnya dan mengambil untung dari dana publik.

Eksistensi hidup antara pejabat publik demikian akhirnya tampak sangat terpisah jauh dari kondisi masyarakat sekitarnya, yaitu masyarakat yang tak henti ditimpa krisis.

Di tengah kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang rata-rata di bawah standar hidup menengah masyarakat negara maju, kita seperti kehilangan kepekaan terhadap krisis. Sense of crisis.

Lihat saja kenyataannya. Di masa krisis ekonomi yang disebabkan pandemik, rakyat Indonesia seolah menjadi penanggungjawab atas segala beban ekonomi yang dialami negara. Tarif listrik, BBM, harga bahan pokok, pajak kendaraan, pajak pendapatan dan lain sebagainya mengalami kenaikan. Sementara di sisi lain, pejabat publik mendapatkan banyak fasilitas dan sebagian diantaranya diam-diam mengambil keuntungan secara ekonomi dari kewenangan jabatannya. Kasus terbaru adalah limpahan harta pegawai pajak di bawah kementerian keuangan itu.

Tentu, ada banyak lagi fenomena ini di sekitar kita sehingga di negeri ini, ada petuah liar yang berkembang, “tak ada makan siang yang gratis”. Istilah itu adalah cara publik memotret perilaku hidup maruk yang mulai menjangkiti sebagian masyarakat kita.

Lamat-lamat, hidup dari korupsi itu telah menjadi habit. Praktik seperti ini sudah umum terjadi, dari tingkat rukun tetangga, desa hingga pusat. Seperti istilah, sudah berurat berakar. Wallahu ‘alam bissawab (*)