BudayaPendidikan

The Role of the Tanduale Oath in Environment protection and Social Relations of the Moronene Tribe

0

Oleh Abdul Chalid,.S.IP.,M.Si

Dosen Ilmu Politik Universitas Teknologi Sulawesi

 Abstrak

Masyarakat Moronene adalah entitas sosial paling rentan terdampak oleh aktivitas penambangan emas rakyat dan skala kecil yang massif terjadi di Kabupaten Bombana,Sulawesi Tenggara.Diantara ancaman yang mereka hadapi adalah potensi bencana ekologi seperti banjir yang disebabkan berkurangnya luas kawasan hutan tadah hujan akibat pembukaan lahan tambang.Tidak hanya itu,massifnya penggunaan bahan merkuri dalam proses pemisahan dan pemurnian biji emas pada tambang-tambang yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat di daerah ini mencemari lingkungan karena dibuang begitu saja ke alam tanpa melalui proses pengolahan yang sesuai standar.

Kemudian,masalah lain yang timbul adalah membesarnya jumlah kelompok penambang dari luar atau sering disebut pendatang yang mengancam eksistensi masyarakat Moronene secara budaya dan ekonomi sehingga berpotensi menciptakan konflik sosial. Masalah ini mendorong peran lembaga adat Moronene untuk menawarkan norma dan nilai-nilai hokum adat yang dikenal dengan istilah sumpah Tonduale sebagai resolusi agar ancaman bencana ekologis dan konflik sosial di masa depan di tengah-tengah mereka tidak terjadi. Studi ini bertujuan menjelaskan bagaimana tradisi tersebut berpengaruh terhadap perlindungan lingkungan dari aktivitas tambang emas illegal dan pengaruhnya dalam menciptakan keharmonisan sosial dan akulturasi masyarakat tersebut dengan kelompok pendatang di Kabupaten Bombana,Sulawesi Tenggara sekarang ini.Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif,berbasis teori sosial budaya yang mempelajari sejarah,struktur kelembagaan,otoritas dan fungsi adat masyarakat Moronene.Juga menjelaskan bagaimana tradisi budaya ini bisa bertahan dan beradaptasi sebagai sistem nilai yang menjadi salah satu basis moral bagi mereka dalam berperilaku.

Kata Kunci:Pengaruh Sumpah Tanduale,Perlindungan lingkungan,Hubungan Sosial

  1. Pengantar

“Wonua I Bombana Wita I Moronene”. Ungkapan lisan yang dipegang orang-orang Moronene secara turun temurun ini kurang lebih bermakna,Bombana adalah rumah atau tanah tempat berpijak bagi orang Moronene. Ungkapan ini merupakan potret kemelekatan masyarakat Moronene dengan daerah Bombana yang sekarang menjadi salah satu daerah administrasi setingkat kabupaten di Sulawesi Tenggara.

Beruntung bagi masyarakat Moronene, yang telah mendiami daerah bersuhu tropis ini sejak lama, Tuhan telah menganugrahi mereka dengan tanah yang   dikenal memiliki sumber daya alam yang melimpah.Diantaranya kekayaannya adalah tanahnya yang mengandung sumber daya mineral berupa biji besi dan biji emas.

Sebelum ditemukannya emas secara luas di Bombana, dalam kurun waktu yang lama masyarakat Moronene merupakan entitas ekonomi yang hidup dari kemelimpahan alam seperi hasil hutan,pertanian,perkebunan dan hasil laut.Hal ini tidak mengejutkan karena diketahui bersama bahwa wilayah Kabupaten Bombana terdiri dari daratan,seluas 316,16 km2 dan wilayah lautan atau perairan seluas 11,837,31 km2.

Eksplorasi skala kecil terhadap biji emas oleh masyarakat Moronene baru terjadi pada bulan September,2008 silam.Saat itu seorang warga pendulang dari Moronene menemukan biji emas di aliran sungai Tahi Taite,Kecamatan Rarowatu. Peristiwa ini segera menarik perhatian para pendulang emas dari luar wilayah Bombana.Mereka berdatangan dari Jawa,Papua,Kalimantan dan sebagian besar berasal Sulawesi Selatan.

Kehadiran para pendulang ini makin besar saat pemerintah Kabupaten Bombana menguatkan penemuan emas tersebut dan menganggapnya sebagai emas milik rakyat,dan harus dikelola sendiri oleh rakyat. Pendapat itu kemudian ditindaklanjuti pemerintah setempat dengan memberikan izin bagi usaha tambang skala kecil yang dikelola langsung masyarakat setempat. Walau demikian, usaha ilegal juga banyak bertumbuh. Kawasan Tahi Taite pun dipenuhi penambang pendatang.

Walaupun dibelakang hari pemerintah setempat mengeluarkan aturan yang melarang penambang dari luar Bombana,kehadiran mereka sudah terlanjur massif dan aktivitas penambangan yang dilakukan hampir tidak terkontrol oleh pemerintah.

Pertumbuhan kawasan pertambangan emas skala kecil di Bombana tentu saja memiliki dampak positif bagi pertumbuhan dan pendapatan ekonomi masyarakat dan pemerintah daerah. Namun demikian, ancaman yang ditimbulkan juga tidak kalah banyaknya. Secara garis besar, ancaman nyata PESK dapat dibagi dua, yaitu ancaman ekologi dan ancaman sosial.

Salah satu contoh ancaman ekologi yang terjadi saat ini adalah pencemaran lingkungan yang berdampak pada kesehatan. Penelitian kuantitatif yang kami lakukan pada tahun 2007 dan 2008 pada dua lokasi penambangan emas skala kecil (PESK), yaitu di Kecamatan Rarowatu dan Rarowatu Utara menemukan adanya indikasi kuat pencemaran merkuri (Hg) pada lingkungan  masyarakat Moronene (Basri, Masayuki., 2022). Dampak buruk Hg sejauh ini belum bersifat langsung pada masyarakat di luar penambang, namun bisa diprediksi akan terjadi di masa depan karena akumulasi Hg yang terserap ke dalam rantai makanan masyarakat setempat.

Salah satu mata rantai makanan yang pokok bagi masyarakat setempat adalah daging sapi. Kabupaten Bombana dikenal sebagai salah satu penghasil daging terbesar di Sulawesi, dan menyumbang sekitar 70% dari total produk Sulawesi (Basri, Masayuki., 2022). Berdasarkan data pemerintah setempat, terdapat total  5000 ekor sapi di Kecamatan Rarowatu dan Rarowatu Utara yang jadi fokus industri pertambangan emas sejak tahun 2008. Sapi-sapi di kawasan ini umumnya telah terpapar uap Hg karena hidup dari makanan dari sekitar lokasi PESK.

Konsentrasi Hg yang ditemukan pada bulu sapi dari area PESK mencapai 11,44 ug Hg pada setiap gram sampel bulu. Tiga kali lipat lebih tinggi dibandingkan konsentrasi merkuri pada bulu sapi dari luar area PESK yang hanya 2,89 ug Hg. pada setiap gram bulu sapi (Basri, Masayuki., 2022).   Jadi bisa dibayangkan potensi ancaman ini akan berdampak pula kepada manusia bila tidak ditanggulangi sejak dini.

Pada aspek sosial. Potensi konflik bisa lahir dari sengketa agraria yang melibatkan masyarakat Moronene dengan pendatang, pemilik modal dan bahkan dengan pemerintah daerah. Kawasan Tahi Taite merupakan sumber pencaharian masyarakat Moronene yang diklaim sebagai tanah adat(ulayat)mereka secara turun termurun.Dan,meski telah diambil alih oleh pemerintah sejak lama, klaim atau hak kelola secara adat tersebut tetap dipertahankan oleh masyarakat Moronene.

Demi mempertahankan hak tersebut,masyarakat adat Moronene telah terlibat serangkaian konflik yang tidak jarang membawa kerugian secara materi bagi suku Moronene. Benturan kepentingan antara penambang luar dengan masyarakat suku Moronene terjadi saat aktivitas penambangan meluas dari sebelumnya yang hanya terjadi dalam aliran sungai kemudian melebar ke sekitar daerah aliran sungai.Pendulang melakukan penggalian yang menyebabkan eksplorasi yang tidak terkendali ke wilayah hutan yang diklaim suku Moronene sebagai hak ulayat yang mereka kelola hasil secara turun temurun.

Kekerasan atau tindakan kriminal terjadi hampir setiap hari yang melibatkan penambang dengan Moronene maupun antara sesama penambang (Taufik., 2018). Sesama penambang ini terlibat konflik karena faktor-faktor penyebabnya juga melebar dari hanya masalah hak ulayat tanah dengan Moronene menjadi persaingan kelompok penambang dalam memperebutkan lokasi yang memiliki kandungan emas banyak. Di dalamnya juga telah melibatkan oknum aparat yang bermain untuk mendapatkan keuntungan dengan memberikan izin secara legal atau semacam jaminan keamanan bagi penambang. Situasinya kian rumit sehingga menciptakan ketidakteraturan sosial di lingkungan masyarakat Moronene.

Masalah lain yang muncul adalah berkembangnya pemukiman-pemukiman ilegal yang terbentuk dari konsentrasi penambang atau pendatang yang datang secara massif ke sekitar lokasi tambang di Bombana. Meski saat ini pemerintah telah mengeluarkan aturan tentang pelarangan eksplorasi emas di daerah tersebut,sebagian penambang memilih tetap tinggal secara permanen di sekitar lokasi tambang.Mereka terkonsentrasi pada pemukiman yang kini berubah menjadi bagian dari pemerintahan administrasi setempat.

Kondisi ini telah mengubah secara langsung lanskap kehidupan sosial masyarakat Moronene yang sebelumnya adalah sebuah komunitas homogen,kini berubah menjadi heterogen.Masyarakat Moronene tampak menyadari situasi yang mereka hadapi tersebut sehingga nilai-nilai budaya dan adat sebagai sebuah sistem sosial dan falsafah hidup mereka secara turun temurun direproduksi untuk menjaga eksistensi Moronene sekaligus mencegah terjadinya konflik sosial.

Apa yang dilakukan oleh masyarakat Moronene, bukanlah hal baru dari konteks masyarakat modern saat ini. Di sejumlah negara di dunia, terutama di kawasan Afrika, Amerika Latin, dan Asia Tenggara, norma sosial dan tradisi dalam masyarakat adat masih memilih peran dalam resolusi konflik dan perlindungan terhadap lingkungan.

  1. Studi Kasus dan teori sosial budaya dan sebagai pendekatan penelitian

Masyarakat adat atau suku Moronene kini tersebar ke beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara. Namun populasi dan konsentrasi terbesar suku Moronene terdapat di Kabupaten Bombana. Daerah ini memang merupakan bekas kerajaan Moronene. Oleh karena itu, studi ini membatasi kasus pada komunitas Moronene di Kabupaten Bombana, tepatnya di daerah yang memiliki PESK, yaitu Kecamatan Rarowatu dan Kecamatan Rarowatu Utara.

Studi kasus penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan-pendekatan dalam teori sosial budaya untuk menganalisis realitas dan fenomena sosial yang tengah berlangsung pada fenomena penyelesaian konflik sosial dan lingkungan yang disebabkan oleh pembukaan tambang ilegal pada komunitas sosial dan budaya Moronene di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara.

Dalam sejumlah referensi tentang pendekatan ini, para pakar telah menjelaskan bahwa teori sosial budaya digunakan untuk melakukan konstruksi, rekonstruksi teori terhadap realita dan fenomena sosial yang diamati dengan persyaratan  relevan (cocok, layak), aplikabel atau manajebel (dapat dilaksanakan), replikan (dapat di daur ulang), dan  konsisten (runtut dan sistematik) (Muhammad S., 2017.

Realita dan fenomena sosial diamati dari ruang yang tidak hampa dan mesti terjadi pada sebuah konteks yang dikenal dengan sistem sosial, budaya dan sistem politik. Teori aturan sistem dalam bidang sosiologi menyatakan, bagaimanapun aktivitas manusia sebagian besar diorganisir dan ditentukan oleh aturan sistem dan aturan sosial lain yang menentukan (Burns dalam Piotr., 2004).

Teori sosial budaya berkembang dalam beberapa pendekatan. Yang umum dikenal sampai saat ini yaitu teori sosial budaya aliran fungsionalisme dan strukturalisme.  Pada perkembangan ilmu pengetahuan, aliran ini menjadi teori dasar pada kajian bidang ilmu lainnya. Seperti lahirnya pendekatan institusionalisme baru pada bidang kajian ilmu politik yang telah banyak digunakan dalam mengkaji peran masyarakat adat terhadap perlindungan lingkungan, resolusi konflik, dan lain sebagainya. Contohnya pendekatan institusionalisme baru yang berakar pada fungsionalisme dan strukturalisme dapat dilihat pada studi Karno B Batiran dan Ishak Salim (2020), studinya berjudul A Tale of Two Kewangs: A comparative study oftraditional institutions and their effect on conservation in Maluku.

Adapun makna budaya adalah sebuah konsep yang luas. Bagi kalangan sosiolog, budaya terbangun dari seluruh gagasan (ide), keyakinan, perilaku, dan produk-produk yang dihasilkan secara bersama, dan menentukan cara hidup suatu kelompok. Budaya meliputi semua yang dikreasi dan dimiliki manusia akibat interaksi. Kajian budaya biasanya lebih fokus pada beberapa aspek budaya non materi seperti nilai-nilai, norma-norma, simbol, dan bahasa suatu budaya (George Ritzer., ed. 2005, Muhammad S., 2017)

Dikutip dari Muhammad (2017), teori sosial budaya digunakan untuk memahami dan menganalisa 3 (tiga) aspek dalam ruang sistem sosial, budaya dan politik, yaitu  ;

  1. A temporal dimension. Fokus pada waktu (past, present, future). Past memberi basis pengalaman. Presentmeletakkan konfigurasi. Future membangun horison (wawasan) bereferensi pada past and present.
  2. A material dimension.Fokus pada ruang fisik (physical space) yang mewadahi kegiatan sosial.
  3. A symbolic dimension. Fokus pada simbol-simbol yang dipergunakan untuk mengikat kehidupan sosial misal: kekuasaan, kekayaan, pengaruh (nilai, norma, pengetahuan).

Penelitian ini fokus pada sumpah tanduale sebagai norma sosial dan budaya dari sebuah sistem sosial yang direproduksi dengan konsisten untuk perlindungan lingkungan dan hubungan sosial masyarakat Moronene. Hubungan tersebut mencakup relasi sosial diantara mereka maupun relasi dengan pihak luar yang datang sebagai penambang emas di wilayah mereka.

Sumpah tanduale sebagai norma merupakan produk institusi adat yang dahulu merupakan bagian dari jaringan sistem kekuasaan dalam struktur lembaga politik bernama kerajaan Moronene.

Bagaimana sistem sosial, budaya dan politik Moronene terbentuk? Bagaimana kemudian mereka mempertahankan nilai-nilai dari norma yang mereka sepakati dan beradaptasi dengan kehidupan masyarakat modern saat ini? Diketahui bersama bahwa dalam kurun waktu yang lama, masyarakat tradisional di Indonesia telah mengalami perubahan struktur sosial dan kelembagaan politik seiring kebijakan pemerintah negara republik Indonesia yang menghapus tatanan monarki di hampir seluruh wilayahnya sehingga struktur politik kerajaan-kerajaan di berbagai kepulauan di Indonesia beralih menjadi komunitas adat yang berfungsi melestarikan budaya dalam kehidupan sosial.

Bagaimana sumpah tanduale sebagai norma adat bisa berperan mengatasi potensi konflik dan melindungi alam mereka dari eksplorasi yang berlebihan? Dan, bagaimana komunikasi sosial dilakukan sehingga masyarakat dari luar Moronene mematuhinya dan beradaptasi dengan satu sama lainnya? Dengan mempelajari sejarah sosial dan kebudayaan, dan sistem politik kekuasan masyarakat Moronene dari masa lalu, berbagai pertanyaan tersebut dapat dijawab dalam penelitian ini.

  1. Metodologi

Studi ini merupakan penelitian kualitatif. Dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder dan primer terkait objek penelitian di lapangan. Data sekunder diperoleh dengan observasi kawasan tambang rakyat di Bombana, Sulawesi Tenggara. Peneliti pun berinteraksi secara langsung dengan masyarakat Moronene sepekan lamanya untuk menggali informasi awal terkait penelitian. Data sekunder juga diperoleh melalui kajian literatur atau referensi pustaka terkait masyarakat Moronene.

Sementara data primer penelitian diperoleh   melalui fokus discussion group (FGD) dan wawancara mendalam dengan delapan (8) responden utama menggunakan pertanyaan sistematis dan terstruktur di lokasi penelitian. Narasumber terdiri dari perwakilan masyarakat Moronene, pendatang, tokoh agama, dan pemangku adat atau raja Moronene di Bombana. Data kemudian dianalisis secara deskriptif dengan menjawab dan mengikuti alur sejumlah pertanyaan inti sebagaimana dikemukakan sebelumnya pada bagian pendekatan penelitian ini.

  1. Sejarah Masyarakat Adat Moronene

Dalam studi sosial budaya perubahan-perubahan sosial sebuah sistem sosial melewati fase masa lalu, sekarang dan masa depan atau apa yang dikenal dengan istilah a temporal dimension pada pendekatan sosial budaya.

Dari pengalaman materi dan sosiologis sekarang ini (present) diketahui bahwa di Sulawesi Tenggara terdapat suku yang disebut sebagai Moronene. Mereka memiliki tatanan/struktur sosial sebagai dimensi atau ruang yang menjadi arena kehidupan sosial. Mereka juga memiliki simbol-simbol kebudayaan atau tradisi yang masih dipertahankan. Darimanakah mereka berasal? Seperti apa masa lalu atau sejarah masyarakat Moronene?

Pengetahuain masa lalu dapat diperoleh melalui mekanisme materi atau fisik berupa bukti-bukti arkeologis, selain itu juga melalui mekanisme gagasan atau psikologi. Mekanisme ini bekerja melalui kemampuan mengingat dan berkomunikasi dan dikembangkan melalui dua cara, yaitu tradisi lisan dan tulisan.

Moronene merupakan salah satu suku dari puluhan suku asli di Propinsi Sulawesi Tenggara. Dalam sejumlah jurnal penelitian tentang Moronene, seperti Sabaruddin (2018), menyebutkan Moronene merupakan salah satu suku tertua di Sulawesi Tenggara di samping suku Tolaki dan Mekongga. Sejarah tentang masa lalu Moronene ini diperoleh dari tradisi lisan.

Suku Moronene telah mengalami diaspora ke berbagai wilayah di Indonesia. Namun, populasi terbesar Moronene dengan sistem sosial dan budaya yang terjaga terkonsentrasi di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Saat ini mereka tersebar ke dalam enam (6) kecamatan yang mana dalam studi kasus penelitian ini memilih masyarakat Moronene di Kecamatan Rarowatu dan Rarowatu Utara, tempat PESK beroperasi dan sebagai daerah tujuan penambang emas yang berasal dari luar Moronene.

Masyarakat Moronene saat ini dikenal sebagai komunitas adat yang memiliki perangkat organisasi, yang dahulu perangkat tersebut berfungsi sebagai organisasi politik atau kekuasaan yang menjalankan fungsi pemerintahan bagi masyarakat Moronene. Sampai saat ini, struktur adat ini masih dijalankan mesti hanya berfungsi sebagai alat kebudayaan. Termasuk masih berlakunya simbol-simbol budaya seperti perangkat aturan atau norma adat yang bekerja sebagai satu pendekatan dalam penyelesaian masalah sosial.

4.1. Sistem Sosial dan budaya Masyarakat Moronene

Sistem sosial adalah sebagai kesatuan dari struktur yang punya fungsi berbeda, satu sama lain saling bergantung, dan bekerja ke arah tujuan yang sama (Muhammad S.,2017, Kathy S., 2005). Di dalam sistem sosial ini kemudian dibuat aturan berdasarkan konsensus bersama untuk mengendalikan tindakan individu demi tujuan bersama. Setiap agen manusia terus menerus membentuk dan membentuk ulang sistem aturan sosial ini dalam tiga cara, yaitu menciptakan, menginterpretasikannya dan menerapkannya (Piotr.,2004) Sebab itulah, sebuah komunitas sosial bisa eksis dan mempertahankan karakteristik serta budaya mereka dari waktu ke waktu.

Sistem sosial memiliki struktur yang dibentuk oleh banyak faktor, yang diantaranya dipengaruhi oleh faktor karakter atau kualifikasi individu dalam kelompok, faktor ekonomi, politik, dan lain sebagainya.  Namun di masa lalu kualifikasi individu seperti pemberani, kuat, berkharisma dan rela berkorban untuk komunitasnya menjadi faktor-faktor penentu dalam struktur sebuah sistem sosial.      Lalu bagaimanakah sistem sosial Moronene terbentuk?

Catatan ilmiah tentang sejarah masyarakat Moronene sudah banyak dikemukakan dalam berbagai literatur atau penelitian yang ada  sebelumnya. Salah satu diantaranya karya yang cukup lengkap mengulas perjalanan sejarah perkembangan masyarakat Moronene  adalah tulisan Kasra Jaru Munara yang berjudul “Moronene dalam lintasan sejarah dan jejak peradaban Austronesia” (2021).

Ia menulis bahwa tidak ada yang mengetahui pasti kapan istilah Moronene atau tomoronene digunakan sebagai identitas etnik atau suku di Sulawesi Tenggara. Menurutnya, sumber awal atau literatur ilmiah yang memuat istilah ini adalah tulisan Paul Sarasin dan Fritz Sarasin yang berjudul Reisen in Celebes (Kasra., 2021). Dua orang bersaudara ini pernah melakukan ekspedisi penelitian di pulau sulawesi pada tahun 1893, 1986, 1902 hingga 1903.

Dalam bukunya Kasra (2021) menyimpulkan bahwa nenek moyang Moronene berasal dari ras Mongoloid di Yunnan, daratan Asia Tenggara yang memiliki keahlian bertani dan kemampuan berburu serta meramu yang diperoleh dari hasil interaksi dengan Hoabinh di wilayah Vietnam sebelum bergeser ke Taiwan lalu ke kepulauan nusantara. Kasra (2021) merujuk kepada sejumlah penelitian tentang imigrasi ras Austronesia ke nusantara seperti Albert C Kruyt.

Seperti ras austronesia pada umumnya, nenek moyang orang Moronene tiba di kepulauan nusantara, tepatnya daratan sulawesi yang kini masuk wilayah Sulawesi Tenggara. Mereka mencari wilayah tidak bertuan kemudian menetap dan membentuk komunitas sosial hingga membentuk jaringan struktur kekuasaan.

Pada beberapa penelitian istilah Moronene diperoleh dari budaya tutur atau cerita lisan yang dikenal dengan “kada”. Sumber dari komunitas Moronene menyebutkan bahwa komunitas pertama Tomoronene berasal dari kawasan sungai Laa Moronene dengan pemimpinnya bernama Dandeangi. Pusat pemerintahannya berada di Tangkeno Wawolease, sekitar hulu sungai Laa Moronene yang kini masuk dalam wilayah Desa Pangkuri, Kecamatan Rarwowatu, Kabupaten Bombana. Dari sinilah nama Moronene diambil, nama tumbuhan yang banyak ditemukan di sekitar sungai yang terbentuk dari dua suku kata, yaitu “moro” dan “nene”. Moro memiliki arti “mirip” (Kasra.,2021).

Sedikit berbeda dengan perspektif di atas, dalam penelitiannya, sebagaimana dimuat jurnal Pangadareng, Volume 4, No 2, tahun 2018, Taufik Ahmad menerangkan bahwa asal usul Moronene memiliki kekerabatan dengan suku Moro di Philipina Selatan. Kata Moronene itu sendiri terdiri dari tiga kata yaitu, “to”, “moro”, dan “nene”. To berasal dari kata “tau” yang berarti manusia atau orang, Moro berarti Suku Moro, dan “nene” adalah tumbuhan  resam yang bisa dibuat tali. Dalam bahasa Moronene Rumbia dan Poleang disebut onene. Jadi Moronene berarti orang Moro yang tinggal di sekitar pohon resam (Taufik.,2018).

Seperti perkembangan masyarakat pada umumnya, Moronene pada awalnya hanyalah komunitas yang hidup tersebar dalam kelompok-kelompok yang terhubung oleh ikatan darah. Mereka memiliki tujuan hanya bertahan hidup dengan berburu dan berladang secara berpindah-pindah (nomaden).  Masing-masing kelompok atau klan hanya dikepalai seorang yang dituakan, disebut “Miano Damotu’a” (Kasra.,2021)

Adanya tantangan eksternal, seperti serangan suku dari luar habitus mereka menyebabkan komunitas atau klan Moronene bersatu dan melahirkan konsensus untuk memilih seorang pemimpin dari antara mereka, yaitu “Apua Dandeangi”.  Dalam konteks ini, tidak ada literatur tertulis yang dapat menerangkan bagaimana proses terpilihnya Apua Dandeangi dalam struktur sosial paling puncak, yaitu pemimpin pada masyarakat Moronene awal. Menurut Kasra.,2021) eksistensi tentang Dandiangi hanya diperoleh dari tradisi lisan Moronene.

Namun demikian, tidak adanya tradisi tulisan yang menguatkan bukan berarti sosok Dandeangi dan sistem sosial masyarakat Moronene awal atau masa lalu dalam a temporal dimension tidak ada. Selain tulisan, pada mekanisme psikologis, masa lalu dalam konsep perubahan sosial dapat diperoleh dari tradisi lisan meski lebih subjektif dibanding perekaman melalui tulisan. Akan tetapi tetap dapat dijadikan referensi yang kuat bilamana masa lalu tersebut diikuti kebiasaan atau tradisi yang masih terjadi, atau direproduksi terus menerus.

Sosok Apua Dandeangi telah banyak diurai dalam sejumlah penelitian sebagai peletak dasar struktur pemerintahan Kerajaan Moronene, dan raja-raja dalam struktur kekuasaan Moronene merupakan anak keturunannya. Sistem tersebut masih bertahan meski dalam bentuk kearifan lokal.

4.1. Sistem Politik Masyarakat Moronene

Perubahan sosial, termasuk yang terjadi pada masyarakat Moronene merupakan keniscayaan. Oleh karena itu pendekatan-pendekatan sosiologis telah menarasikan seperi apa pola perubahan di tengah masyarakat atau sistem sosial tertentu yang terjadi melalui proses evolusi dan revolusioner.

Sejak kedatangan nenek moyang Moronene ke pulau Sulawesi, komunitas ini terus mengalami evolusi dan transformasi sosial dari waktu ke waktu. Perubahan ini umumnya dipengaruhi oleh kondisi alam atau geografis dan kondisi sosial atau demografi yang dihadapi oleh mereka. Sistem yang mereka bangun berkembang dari sekadar jaringan sistem sosial yang bersifat fungsional, menjadi sistem atau institusi politik yang memiliki kekuasaan dan pengaruh secara luas.

Secara kelembagaan,masyarakat Moronene merupakan komunitas yang memiliki struktur atau sistem yang secara de fakto diakui secara turun temurun oleh masyarakat setempat sebagai representase adat yang dapat mengatur aspek sosial dan ekonomi mereka.Sebelum kemerdekaan Indonesia,lembaga adat Moronene adalah sistem kekuasaan atau kerajaan yang menjalankan fungsi kepempinan dan pemerintahan bagi masyarakat di daerah Bombana.

Struktur fungsional dari sistem sosial masyarakat Moronene awal diperoleh dari tradisi lisan atau disebut “kada” yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Moronene. Saat ini tradisi lisan ini masih terpelihara dan tersebar meluas di kalangan Moronene, baik mereka yang terkonsentrasi di Bombana maupun di daerah kepulauan di Sulawesi Tenggara yang menjadi pusat pemukiman orang-orang Moronene. Pulau ini termasuk wilayah Kabaena yang merupakan salah satu bekas pusat kerajaan Moronene.

Tradisi lisan ini menjadi memori kolektif dan diceritakan dalam alur yang seragam di kalangan Moronene. Diantara “kada” yang menjadi sumber masa lalu Moronene adalah kisah “ngolu watu yang berarti embun batu, “ngolu oleo”(embun matahari) yang tertiup angin dan jatuh di “wumbu watu wulaa” (di atas batu emas) (Kasra., 2021).

Struktur fungsional dalam sistem sosial masyarakat Moronene di masa Dandeangi menurut cerita lisan (Kasra.,2021) adalah sebagai berikut ;

  1. Pu’u Wonua memiliki tugas dan fungsi sebagai penasehat negeri
  2. Tongki Mpu’u Wonua sebagai pemimpin atau penguasa negeri
  3. Ana Mporongo Kadu sebagai bendahara, sehari-hari selalu membawa kantong sirih atau pinang, peralatan perang, dan lain-lain
  4. Tongki Ntowiwilere, mengurus perladangan, peternakan dan padang perburuan.
  5. Waipode Lere, permaisuri, adik Tongki Ntowiwilere
  6. Porahi-rahi Ngapa/Pontoria Buata, mengurusi wilayah pantai dan pelabuhan, termasuk pertahanan keamanan laut
  7. Ana Laki Salipu (Mokole Sawonua), tokoh pemuda, membantu panglima perang dalam menghadapi serangan musuh maupun dalam berperang.
  8. Manurua Limba (Bawaa Moleka), pemangku adat, tokoh panutan yang selalu menjaga dan memelihara atau menegakkan adat.

Bagaimana sistem sosial tradisional ini berubah menuju institusi politik kekuasaan yang lebih mapan? Hal ini kurang terekam baik dalam tradisi lisan masyarakat Moronene. Peneliti seperti Kasra (2021) hanya mencoba membangun hipotesa dengan melihat dinamika perubahan sosial politik eksternal yang berpengaruh terhadap perubahan sosial pada masyarakat Moronene.

Kasra melihat perkembangan komunitas sosial di sekitar Moronene yang cenderung masih serumpun, seperti proses terbentuknya kerajaan-kerajaan besar di Sulawesi Selatan yang didukung catatan atau tulisan dan peninggalan arkeologis. Kerajaan-kerajaan tersebut meliputi Luwu, Gowa dan Bone yang berdiri antara tahun 1300-1330 Masehi. Terbentuknya Kerajaan Buton tahun 1332 dan Kerajaan Wuna 1371 Masehi.

Tradisi lisan Moronene mengisahkan tentang status Moronene yang pernah menjadi vasal Kerajaan Luwu yang diperkirakan terjadi dari tahun 1200 hingga 1300 Masehi. Di tahun 1200, seorang raja Moronene disebut terbunuh oleh serangan pasukan Luwu yang dipimpin Topayung Luwu karena menolak membayar upeti (Kasra.,2021). Disamping peristiwa tersebut, masih banyak dinamika eksternal yang sangat berpengaruh terhadap perubahan sosial masyarakat Moronene.

Kasra (2021) berkesimpulan bahwa Moronene masih berada dalam sistem tradisional hingga menjelang akhir Abad ke-14 atau sekitar tahun 1375-1390 Masehi. Dimasa itu, masyarakat Moronene disebut telah terbagi ke dalam tiga wilayah, yaitu Lembompari (Poleang), Keuwia (Rumbia), dan Kotu’a (Kabaena). Masing-masing wilayah memiliki raja yang disebut Mokole.

Memang berbeda dengan sistem kekuasan pada kerajaan-kerajaan di Sulawesi yang memiliki tujuan ekspansif, seperti Luwu, Gowa, Bone, dan lain-lain. Insitutis politik Moronene bersifat defensif, yang bertujuan untuk mempertahankan wilayahnya dari ancaman dan serbuan pihak luar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  ancaman dari luar  menjadi faktor utama terjadinya perubahan sosial Moronene ke sistem politik yang lebih mapan dari sebelumnya.

  1. Tanduale sebagai norma sosial, budaya dan politik

Sebagai sebuah sistem sosial, budaya dan politik Moronene dipastikan memiliki perangkat budaya, aturan, norma atau apa yang dikenal dalam teori sosial budaya sebagai a symbolic dimension. Perangkat atau pranata sosial seperti norma dibuat berdasarkan konsensus untuk mengatur perilaku agen sosial, yaitu individu dalam hubungan sosial. Tujuannya adalah menciptakan keteraturan sosial dalam sebuah sistem sosial tertentu.

Oleh para penganut teori sistem norma disebut pula aturan sosial yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari sejarah manusia. Torgny Segerstedt, seorang pencetus aliran Sosiologi aliran Upsala di Swedia menyebut bahwa setiap jenis interaksi dan kerjasama mensyaratkan adanya norma bersama. Norma bersama dan simbol yang bermakna sama inilah yang menyebabkan orang dapat memprediksi perilaku orang lain (Piotr., 2007).

Norma pada sebuah sistem sosial, budaya dan politik umumnya memiliki tiga unsur, yaitu nilai-nilai, penghargaan, dan sanksi atau hukuman. Tiga aspek inilah yang mengendalikan agen individu dalam berkelompok, baik secara sosial, budaya, maupun dalam politik.

Tanduale merupakan norma yang diwariskan sebagai tradisi dalam bentuk upacara atau prosesi adat. Kasra (2021) menerangkan bahwa Tanduale adalah sumpah adat yang berasal dari “Tandualeno Adati Ntomoronene” yang diikrarkan pada saat penobatan seorang raja. Namun,  konsep Tanduale yang dipahami Kasra ini dibantah oleh sejumlah peneliti masyarakat Moronene lainnya. Diantaranya Heryan Powatu (2021) yang meneliti korelasi sumpah adat dalam prosesi Tanduale dengan resolusi konflik di Kabupaten Bombana.

Menurut Heryan, sumpah dalam pelantikan raja atau Mokole Moronene dikenal dengan istilah “Metotonaa”. Istilah ini berasal dari akar kata Totonaa yang berarti kutuk. Metotonaa berarti mengutuk. Namun sumpah kutukan ini hanya dilakukan dalam prosesi sumpah Tanduale. Berbeda dalam pelantikan raja, kata Totonaa lebih bekonotasi positif yang berisi harapan dan doa-doa kebaikan, sumpah jabatan untuk bersikap adil, dan lain sebagainya.

Tidak semua sumpah pada masyarakat Moronene disebut Tanduale. Prosesi ini hanya lebih banyak dilakukan di arena konflik yang melibatkan anggota klan maupun Moronene dengan pihak luar. Namun demikian, prosesi Tanduale juga memuat sumpah metotona. Isi sumpah berupa doa, harapan,   berisi konten sumpah dari pihak-pihak yang berjanji tidak berkonflik, berikrar untuk setia bersama, dan pelanggaran sumpah tersebut memiliki konsekuensi berupa kutukan, atau terdampak sesuatu yang dipersonifikasi buruk lainnya. Tidak hanya bagi pihak yang bersumpah tetapi juga pada keturunannya.

Heryan menyimpulkan bahwa Tanduale adalah suatu prosesi adat yang mempertemukan dua orang atau lebih yang bertujuan menjalin persaudaraan dan kekerabatan secara turun temurun. Dalam pertemuan tersebut terjadi perjanjian antara dua pihak atau lebih yang diikrarkan dalam bentuk sumpah baik berupa doa, harapan maupun kutukan. Sumpah ini diikrarkan dengan konsekuensi akan berdampak pada mereka yang terlibat maupun dengan keturunannya bila melanggar poin-poin dalam sumpah.

Dalam konteks hari ini, Kerajaan Moronene hanya dianggap sebagai bagian dari peninggalan budaya masyarakat Indonesia. Namun demikian, tradisi dari sistem kekuasaan masa lampau ini masih dipelihara oleh sebagian masyarakat setempat.

Sampai saat ini perangkat adat yang dipimpin Mokole masih diakui masyarakat Moronene dan mendapat legitimasi secara sosial. Oleh karena itu nilai-nilai dari masa lalu sebagai a simbolic dimension sosial budaya Moronene kadang-kadang digunakan sebagai alternatif resolusi dalam konflik sosial dan alternatif dalam menjaga lingkungan atau alam.

  1. Tanduale dalam melindungi lingkungan dan menjaga keharmonisan sosial di Bombana, Sulawesi Tenggara

Tanduale sebagai simbol norma dalam masyarakat Moronene mengikat individu dalam kelompok pada dua aspek, yaitu mengatur agar manusia tidak melanggar aturan adat yang menjaga keseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan mengatur agar setiap individu menjaga hubungan baik dengan sesama manusia atau hubungan sosial.

Tetapi bagaimana tradisi dari masa lampau ini beradaptasi dengan kehidupan masyarakat Moronene saat ini? Bagaimana sumpah tanduale sebagai norma adat bisa berperan mereduksi potensi konflik dan melindungi alam mereka dari eksplorasi yang berlebihan? Dan, bagaimana komunikasi sosial dilakukan sehingga masyarakat dari luar Moronene mematuhinya dan beradaptasi dengan satu sama lainnya?

Dalam konteks saat ini, suku Moronene  sesungguhnya adalah warga negara yang terikat oleh aturan hukum formil yang berlaku di Indonesia. Negara ini mengenal sistem hukum yang dijalankan oleh lembaga-lembaga hukum formil yang mengikat seluruh warga negaranya.

Oleh karena itu, konflik-konflik sosial dan lingkungan umumnya telah diwadahi sistem peradilan pidana sebagaimana dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun demikian, perspektif hukum di Indonesia juga mulai mengadopsi pendekatan sosiologis yang dapat menyelesaikan konflik tanpa harus berurusan dengan aparat hukum dan peradilan.

Upaya-upaya penyelesaian konflik melalui mekanisme restoratif justice mulai dipraktikkan oleh pemerintah dan lembaga penegak hukum. Terutama pada lembaga kepolisian. Keadilan restoratif menekankan pada pentingnya peran korban dan anggota masyarakat untuk mendorong pelaku agar bertanggungjawab kepada korban, memulihkan kerugian emosional dan material korban, mendorong dialog atau negosiasi untuk menyelesaikan masalah yang telah terjadi sehingga dapat menyelamatkan masyarakat dari konflik berkepanjangan (Hariman., 2018).

Dalam konteks inilah, lembaga-lembaga tradisional atau masyarakat adat yang memiliki cara penyelesaian konflik melalui pendekatan nilai-nilai dan budaya memiliki peranan penting. Dalam banyak kasus, pendekatan ini masih sering digunakan oleh masyarakat lokal dan mendapat dukungan dari pemerintah di daerah.

Mekanisme ini tampaknya memiliki dampak yang cukup efektif dalam menyelesaikan masalah lingkungan serta konflik sosial  yang terjadi pada kelompok masyarakat tertentu. Hal sama juga ditemukan pada masyarakat adat Moronene di Bombana, Sulawesi Tenggara.

Sumpah Tanduale sebagai pranata sosial dan budaya dapat bertahan, direproduksi dan diterapkan kembali karena masih memiliki arena dalam sistem dan struktur sosial masyarakat Moronene. Hal itu berlangsung terutama pada masyarakat Moronene di daerah-daerah pedesaan yang sistem sosialnya masih bersifat homogen. Arena tersebut berupa dimensi simbolik sosial budaya Moronene seperti struktur adat, posisi raja atau Mokole, atau status bangsawan yang terus diwariskan secara turun temurun.
Selain itu, faktor lain yang diduga kuat jadi mendorong terjadinya adaptasi pranata dari masa lalu ke dalam proses sosial masyarakat sekarang ini adalah kurangnya pengetahuan dan rasa percaya dari suku Moronene terhadap sistem hukum, aparat hukum, pejabat pemerintah, dan lembaga-lembaga publik yang pada masalah tertentu mereka nilai kurang berpihak pada rakyat.

Bagaimanapun, masyarakat adat atau suku Moronene memiliki pengalaman konflik dengan pemerintah terkait tanah dan hutan adat Moronene yang dijadikan sebagai kawasan hutan lindung di Kabupaten Bombana.

Studi kasus peran sumpah Tanduale dalam menyelesaikan masalah lingkungan dan menjaga keharmonisan sosial ini dapat dilihat pada dua pokok masalah yang dihadapi suku Moronene di Bombana saat ini, yaitu ;

  1. Ancaman ekologi PESK
  2. Potensi konflik dengan kelompok sosial baru

PESK di Bombana yang mendatangkan ribuan pendatang ke daerah ini pada tahun 2008 benar-benar mengancam sumber daya alam dan eksistensi sosial masyarakat Moronene. Kehadiran tambang menyimpan tumpukan ancaman ekologi yang sewaktu-waktu runtuh episentrum sosial masyarakat Moronene di Bombana.

Pada aspek lain, yaitu secara sosial, kehadiran penambang mendorong lahirnya kelompok-kelompok sosial baru yang mengelompokkan diri berdasarkan asal daerah dan suku sehingga

Daftar Pustaka

Sztompka, Piotr (2007). Sosiologi Perubahan Sosial (Terjemahan). Jakarta : Prenada

Jaru, Kasra,M (2021) Moronene dalam Lintasan Sejarah. Jakarta : Munara Foundation

Powatu, Heryan (2022) Disorientasi Penggunaan Kata Tanduale sebagai Sumpah Adat dalam Berbagai Prosesi Adat Suku Moronene di Kabupaten Bombana. Malang : Kertassentuh

Powatu, Heryan (2021) Korelasi Sumpat Adat (Metotonaa) dalam Prosesi Tanduale dengan Resolusi Konflik di Kabupaten Bombana. Malang : CV Nakomu

Suhardi, Yustinus, Keteraturan Sosial, Norma dan Hukum : Sebuah Penjelasan Sosiologis. Jurnal Hukum Prioris, Vol 2, No 2, Fabruari 2009. 117 hal (Diakses 30 Mei 2023)

Satria, Hariman, Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana. Jurnal Media Hukum, Vol. 25 No.1 Juni 2018. DOI: 10.18196/jmh.2018.0107.111-123 hal (diakses 30 Mei 2023)

Taufik, Ahmad, Masyarakat Adat dan Konflik-Konflik Pertambangan : Kasus Pertambangan Emas di Moronene, Bombana, Sulawesi Tenggara. Jurnal Pangadareng, Vol 4, No 2, Desember 2018. 256-269 hal (Diakses 30 Mei 2023)

Editor

Tanah Longsor Bastem Telan Korban Jiwa

Previous article

Tingkatkan Daya Beli Nelayan, BARAIKAN Bantu Permodalan dalam Bentuk Barang

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Budaya