Celebesupdate.com, Makassar-Menyusul upaya efisiensi anggaran di kementerian oleh pemerintahan Prabowo Subianto, Anggota Komisi Tiga Belas, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Meity Rahmatia kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan di Makassar, Jumat (8/2/2025).
Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Makassar, Jl Sultan Alauddin, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Makassar. Meity disambut langsung kepala kantor wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan (Sulsel), Rudy F Sianturi dan Kalapas, Sutarno.
Selama di Lapas, Meity berbincang dengan pihak Kanwil dan Lapas terkait kondisi objektif lembaga yang mereka kelola. Legislator yang terpilih dari Daerah Pemilihan Satu Sulsel tersebut juga diajak memantau langsung fasilitas dan kegiatan warga binaan dan narapidana di dalam Lapas.
Meity mengatakan, kunjungannya kali ini untuk mengetahui kondisi objektif Lapas dalam menghadapi efisiensi anggaran di kementerian. “Data ini akan kami bawa ke rapat dengar pendapat (RDP) dan pembahasan anggaran pada Maret-Februari 2025,” ungkapnya.
Sebab itu, tambah Meity, mereka perlu meninjau lapangan untuk mengetahui kebutuhan yang diprioritaskan di Lapas.
“Kami perlu tinjau lapangan untuk mengetahui kondisi teman-teman. Degeralisasi anggaran yang akan kita ajukan ke komisi terkait rencana pemangkasan dari pemerintah. Program yang penting dan berpengaruh di Lapas, dipertahankan,” jelasnya.
Sementara itu, terkait kondisi Lapas. Politisi yang juga dikenal sebagai pengusaha travel haji dan umroh tersebut, melihat pengelolaan Lapas Kelas I Makassar telah memenuhi standar. “Manajemen dan pengelolaannya sudah bagus. Program-program pelatihan, peningkatan skill atau keterampilan warga binaan berjalan baik. Seperti pelatihan menjahit yang sudah bisa memproduksi ratusan pakaian jadi. Sangat bagus,” terangnya lagi.
Meity berharap, pengelolaan Lapas lebih baik ke depannya. Menurutnya, masalah umum semua Lapas selama ini ialah over kapasitas. Tapi, dengan adanya rencana remisi dan amnesti dari pemerintah, masalah ini diharapkan bisa selesai. (*)
