Diantara ciri utama dari negara demokratis bila sebuah negara itu memiliki sistem pemilihan umum yang melibatkan partisipasi langsung warga negaranya. Pemilihan umum ini adalah sarana untuk menentukan pemimpin yang akan menyelanggarakan pemerintahan, baik pada tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Kita tahu, bahwa hampir seluruh negara di dunia saat ini telah menganut sistem yang berkembang dari negara-negara barat ini. Termasuk Indonesia yang dikenal sebagai negara kesatuan Republik Indonesia.
Prinsip negara demokrasi yang dianut Indonesia dianut berdasarkan tafsir dari frase “Kedaulatan di tangan rakyat” dalam Undang-Undang Dasar 1945. Frase ini dituangkan dalam pembukaan dan beberapa pasal. Sebelum masa demokrasi terpimpin Presiden Soekarno dan pemerintahan orde baru Presiden Soeharto, di tahun 1955, prinsip kedaulatan rakyat ini mulai diimplementasikan dalam Pemilu. Momentum ini dinilai sebagai Pemilu paling demokratis dalam sejarah Indonesia. Langsung dan diikuti partai politik dan golongan yang merepresentasekan rakyat Indonesia.
Sistem demokratis ini tidak berlanjut, sebab dihambat oleh dekrit Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959. Dan kita tahu bersama, setelah Presiden Soeharto berkuasa menggantikan Soekarno berikutnya, Indonesia hanya mengenal Pemilu yang diikuti 3 partai. Presiden dipilih oleh perwakilan di Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Tidak heran, bila akhirnya Presiden Soeharto mampu berkuasa di Indonesia selama sekian periode, dari tahun 1967 dan baru berakhir pada tahun 1998.
Sistem Pemilu langsung baru kembali dilaksanakan kembali di tahun 1999. Sampai tahun 2024, Pemilu yang dianggap demokratis ini setidaknya sudah digelar sebanyak 6 kali. Angka itu segera tercapai pada 14 Februari 2024.
Dengan sistem ini, kita tentu memiliki harapan besar, Indonesia tidak hanya mampu meraih tujuan politiknya saja, yaitu sirkulasi kepemimpinan 5 tahun melalui sistem Pemilu. Melebihi itu, sistem ini mestinya mampu membangun peradaban bangsa ke tingkat yang lebih maju, baik dari sisi politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan.
Sisi Politik
