Tiga hal ini memiliki memiliki usia tua dalam sejarah perjalanan bangsa-bangsa yang memiliki sistem kekuasaan. Hampir seluruh revolusi perubahan kekuasaan di dunia berawal dari soal ini. Ia adalah praktik yang selalu berjalan seiring dengan kemiskinan. Bila di elit kekuasaan korupsi, di tengah-tengah rakyat musti ada kemiskinan.

Dalam beberapa catatan lembaga dunia, tahun 2022, Indonesia masih masuk dalam peringkat 100 negara termiskin di dunia (Lihat : https://tirto.id/daftar-negara-termiskin-di-dunia-2023-indonesia-nomor-berapa-gNAu).

Kuatnya korelasi antara KKN dengan kemiskinan ini, mendorong negara kita mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002. Keputusan ini juga sebagai implementasi cita-cita reformasi di tahun 1998. Tapi kita lihat pulalah nasib KPK akhir-akhir ini. Alih-alih memberantas korupsi, anggotanya pun tak lepas dari  korupsi.

Sisi Sosial

Sebagai negara dengan latar multi etnik dan agama, apa yang kita harapkan dari aspek ini adalah terciptanya kohesi sosial yang kuat diantara kalangan masyarakat Indonesia.  Namun Pemilu memiliki sisi yang kurang konstruktif dalam hal ini.

Transaksi yang mewarnai Pemilu juga turut mendorong warga negara kedalam pragmatisme politik. Take and give, siapa mendapatkan apa sehingga hak politik itu tidak benar-benar digunakan untuk memilih pemimpin yang berkualitas. Soal ini juga menciptakan konflik sosial. Perbedaan pilihan justru tidak membuat sebagian warga negara itu terbuka dalam memandang perbedaan. Sebaliknya, pilihan politik malah  berpontensi membentuk sekat-sekat sosial. Bahkan bisa mendistribusikan konflik politik sampai pada tingkat unit sosial seperti keluarga.

Sisi Ekonomi

Realitanya, Pemilu butuh modal besar. Tak hanya pada penyelenggaraannya. Tapi juga bagi pesertanya. Mereka butuh uang membeli kendaraan partai dan membeli suara pemilih. Situasi ini menjadi pintu bagi mereka yang memiliki uang banyak untuk menjadi bandar Pemilu. Tapi seperti petuah orang modern, “tak ada makan siang gratis”.