Pemilik modal rela membiayai peserta tapi dengan catatan, mereka mendapat keistimewaan dalam masalah izin usaha, pajak, dan akses terhadap proyek pemerintah. Jadi bisa dibayangkan, apa yang akan dicapai dalam setiap Pemilu 5 tahun ini. Pemimpin yang terpilih dipastikan akan tersandera kepentingan pemodal. Sementara kesejahteraan rakyat sebagai tujuan dari sistem demokratis tak lagi menjadi perhatian utama.

Dalam pertumbuhan ekonomi kita, sangat wajar bila usaha dan peredaran uang tidak terdistribusi secara merata atau bertumpuk di beberapa tangan saja. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan angka pengangguran dan kemiskinan pada statistik.

Sisi Budaya

Pemilu idealnya bisa melahirkan budaya politik terbuka. Artinya sistem ini akan mendorong setiap individu untuk memiliki literasi politik yang kuat. Mereka sadar pentingnya pemimpin yang bermutu dan berintegritas terhadap kepentingan rakyat.

Syarat lahirnya budaya politik serupa itu adalah pemilih yang berkaratkter. Pemilih berkarakter selalu berangkat dari nilai-nilai yang dipahami. Dari nilai kemudian ke pemikiran, membentuk sikap politik, lalu membentuk perilaku politik pemilih. Tugas tranformasi nilai politik kepada pemilih ini diantaranya dilakukan 0leh partai politik. Namun tugas dan fungsi itu berjalan tidak seiring.

Tidak heran bila Pemilu dalam dekade ini pelan-pelan justru membentuk budaya pragmatis. Kebiasaan menjualbelikan hak suara. Jadi kalau Pemilu tiba, pikiran mereka secara praktis tertuju pada nilai uang. Bagaimana mendapatkan uang dari suara yang diberikan. Politik traksaksional ini terjadi pada berbagai tingkat, baik pada individu maupun secara kelompok.

Apa yang dipertukarkan juga tidak selamanya dalam bentuk uang. Tapi juga dalam bentuk barang dan proyek pembangunan. Perilaku berulang dan terus menjadi kebiasaan.

Pada akhirnya, kita hanya bisa berharap. Pada Pemilu 2024 ada keajaiban yang terjadi. Wallahu ‘Alam… ….