Tampaknya, manuver politik tersebut sukses mencegah langkah-langkah lanjutan negara-negara Arab dalam menekan Qatar. Selama tiga tahun usaha ini sepertinya mengalami kebuntuan. Negara-negara Arab tak menghasilkan solusi apapun. Langkah tekanan terhadap Qatar terhenti karena kehadiran Turki di negara itu.
Dalam dua tahun terakhir, Turki menunjukkan kekuatannya melalui bidang militer. Dalam konflik Suriah, Libya, dan terakhir dalam Perang Azerbaijan dengan Armenia di Karabakh, Turki sukses menciptakan keseimbangan, bahkan bisa disebut bisa membalik keadaan.
Di Libya, Turki mendukung pemerintahan sah Libya yang diakui internasional. Sebelumnya, berbulan-bulan, pasukan pemerintahan itu dikepung pemberontak, Libyan National Army (LNA) yang dipimpin mantan jenderal militer, Kalifa Haftar. Milisi Haftar memiliki jumlah lebih banyak dan diperkuat persenjataan bantuan negara-negara Arab.
Di lapangan, LNA juga disokong pasukan bayaran dari Rusia dan Sudan. Dan secara politik, jenderal besar di era Presiden Khadafi itu, didukung oleh Yunani dan Perancis.
Kuatnya kekuatan Haftar membuat pasukan pemerintah kewalahan dan pelan-pelan dipukul mundur ke arah ibu kota Tripoli. Kondisi ini memaksa Perdana Menteri pemerintahan bersama itu, Fayez Al Sarraj, meminta dukungan Turki.
Alhasil, dengan memanfaatkan teknologi perang Turki terbaru, drone. LNA dipukul mundur, menjauhi ibu Kota Tripoli. Kondisi itu bahkan memaksa Haftar dan negara pendukungnya menerima gencatan senjata yang dimediasi Rusia dan Turki.
Turki menciptakan efek kejut di kawasan dari keberhasilannya di medan tempur Suriah, Libya dan Kaukasus. Dengan demikian, dalam masalah Qatar, efek kekuatan Turki tampak turut berpengaruh.
Terakhir ini, Amerika tampak berperan luas sebagai elemen yang mempertemukan kepentingan negara-negara Arab. Tetapi dukungan Turki yang memperkuat nilai tawar Qatar tak dapat dinafikan.
Bagaimanapun, dalam diplomasi politik, tanpa posisi dan nilai tawar yang kuat, sebuah negara sulit diposisikan setara dalam meja perundingan. Kenyataannya, negara-negara Arab harus mengubah kebijakan politik luar negerinya demi merangkul kembali negara kecil tersebut melalui perantara Kuwait.
Kesepakatan resmi merangkul kembali Qatar berlangsung pada Selasa (5/1) di KTT Pemimpin Dewan Kerjasama Teluk (GCC) di Kota Al-Ula, Arab Saudi. Pada acara itu, Putra Mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman menyambut langsung Amir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani di bandara.
Arab Saudi dikabarkan membuka kembali seluruh blokade terhadap Qatar. Sebaliknya Qatar menarik gugatannya terhadap negara-negara Arab dan non teluk, Mesir dalam perselisihan tersebut. Kebijakan ini diikuti pula oleh negara koalisi Arab lainnya.
Tak diketahui pasti apa hasil konsensus atau kompromi yang dihasilkan dari perundingan yang digelar secara tertutup tersebut. Namun, hasil kesepakatan ini disambut oleh negara-negara di kawasan seperti Turki dan Iran.
Langkah ini dinilai akan menciptakan stabilitas politik di kawasan. Tetapi tesis dan harapan itu, tentu tetap akan diuji beberapa tahun mendatang. Apakah Qatar dan negara-negara Arab mampu menciptakan kompromi dalam konflik di negara Timur Tengah seperti di Suriah, Libya, dan Palestina.
