Dengan mengungkit perjuangan dan komitmennya selama ini dalam masalah HAM, Pigai berusaha melegitimasi sejumlah rencananya yang cukup prestisius dengan menyebutnya terobosan. Karena itu, tidak heran bila rencananya tersebut membutuhkan biaya tinggi.

Sebelum RDP,  rencana tersebut telah diutarakan oleh Pigai ke publik. Ia membeberkan bahwa rencana-rencana kementerian baru yang dipimpinnya butuh anggaran hingga 20 triliun. Sontak, pernyataannya itu dikritik dan mendapat respon yang ia sebutnya sebagai serangan.

“Saya bangga hari, karena saya diserang, saya ingin membawa bangsa ini menjad bangsa yang besar dengan melakukan terobosan-terobosan di luar bayangan semua orang.”

“Dimana mengangkat HAM yang diabaikan diujung dari kebijakan politik dan pembangunan menjadi masuk dalam sentrum kebijakan di republik ini. Itu sebenarnya yang membuat saya mengeluarkan sebuah pernyataan, yang mungkin bagi orang menggemparkan. Sesungguhnya bagi kami penggiat HAM biasa saja,”paparnya.

Baca Juga : Hari Sumpah Pemuda, Mendikdasmen Canangkan Gerakan Bangga Mahir dan Maju dengan Bahasa Indonesia

Menurut Pigai, masalah HAM adalah masalah fundamental dalam sebuah negara demokratis. Karena itu, pemerintah harus memenuhi kebutuhan HAM warga negara.

“Kami akan memastikan yang untuk kemaslahatan rakyat, harus sampai pada rakyat. KemenHAM, akan berada di garis depan agar seluruh kebijakan sampai pada orang-orang yang layak membutuhkan,”tegasnya.

Untuk memastikan hal tersebut KemenHAM menurut Pigai membutuhkan struktur baru dan jumlah pegawai yang lebih banyak. “Sekarang kami memiliki 180 staf dengan belanja pegawai 14 miliar pertahun. Dengan ada struktur baru, kita membutuhkan 2 ribu lima ratus lebih staf. Kalau dari sisi anggaran, dengan gaji dan tunjangan staf saja, ke depan kami butuh 1,2 triliun. Belum untuk program dan pembangunan,” ungkapnya.