Secara murni politik praktis di setiap negara pasti dan bahkan pernah dihinggapi oleh ideologi-ideologi dunia, termasuk Indonesia. Ada Partai Komunis Indonesia, Masyumi, Partai Nasional Indonesia, Partai Sosialis Indonesia, dan lainnya. Maka pertautan politik adalah pertautan ideologi. Sebagaimana pandangan klasik dari M. Hatta yakni yang diperlukan adalah perjuangan ideologi bukan perang ideologi. Sebagaimana pandangan Muhammad Hatta dalam Demokrasi Kita, menyebutkan perjuangan ideologi. Perjuangan ideologi antar kelompok-kelompok politik jangan diartikan dengan perang ideologi. Tiap-tiap kelompok akan mempropagandakan ideologinya kepada rakyat, tetapi dalam propaganda itu hendaklah dijaga tertib sopan dan bersikap sebagai seorang kesatria. Betapapun juga bedanya paham dan pendirian, pada tujuan yang terpenting semuanya sama. 

Selanjutnya integrasi pilihan kita terletak pada Jalan Tengah, Jalan Alternatif, dan High Politics. Jalan Tengah dalam posisi ini tentu diartikan sebagai demokrasi. Pemilu secara langsung, media massa, organisasi kemasyarakatan yang kritis hanya imbas dari berkah demokrasi dan bagian dari demokrasi prosedural serta bukanlah hakikat demokrasi itu sendiri. Selama nilai-nilai kebebasan (liberte), persamaan (egalite), dan persaudaraan (fraternate), belum berimbas pada kesejahteraan rakyat, selama itu pula demokrasi pemanis bibir. Demokrasi prosedural dan substansial harus berjalan beriringan, karena demokrasi bukan sekedar nilai ideal yang berlangsung dalam relung filosofis dan berkutat pada aras kesadaran, namun juga praktik sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang menjanjikan kehidupan yang lebih baik. 

Beberapa aspek permasalahan demokrasi kini, pertama, pandangan politik itu kotor. Dalam hal ini orang (umumnya masyarakat) berpandangan politik dinilai hanya semata berpikir tentang kekuasaan. Sinisme politik. Politik berbanding lurus dengan kemajuan demokratis. Hari-hari ini demokrasi mengedepankan oligarki kekuasaan. Kedua, politik membutuhkan kekuasaan. Bentuk perwakilan representatif terkadang tidak merasa terwakili. Representasi masih berhenti pada cita-cita belum pada tataran realitas. Adanya dominasi kaum pemilik modal, orang-orang seperti ini sangat dominan dalam pemilihan. Ketiga, partisipasi langsung, ini yang membuat representasi masih dalam tataran cita-cita. Keempat, ada upaya pembatasan berorganisasi atau berkelompok. Kelima, munculnya aktor-aktor yang terintegrasi dalam sistem.