• Penulis : Darma

Pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa melupakan kemanfaatan untuk generasi mendatang.

Cita-cita luhur ini dijabarkan dalam 17 tujuan yang bermuara pada terwujudnya kesejahteraan ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup secara kontinyu.

Berlangsungnya pandemi hingga saat ini berdampak pada capaian  SDGs baik skala regional maupun global. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahunan triwulan III tahun 2020 mengalami minus hingga 3,49 persen.  Tingkat pengangguran September 2020 dibanding tahun sebelumnya meningkat 1,84 persen poin menjadi 7,07 persen. Dari sisi lingkungan, pada awalnya pandemi membawa perbaikan kualitas udara dan peningkatan keanekaragaman hayati.

Namun seiring membludaknya pasien covid-19 ternyata membawa resiko meledaknya sampah medis dan lonjakan sampah masker. Menghadapi situasi ini transformasi pembangunan berkelanjutan perlu dilakukan. Hal ini sesuai intruksi Presiden Jokowi dalam Konferensi Tahunan SDGs tahun 2020 bahwa target SDGs Indonesia jangan sampai turun, sehingga semua pihak harus bersinergi dan berinovasi.

Transformasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai perubahan rupa (bentuk, sifat, fungsi, dan sebagainya). Di masa pandemi ini setidaknya ada tiga transformasi yang perlu dilakukan agar tujuan pembangunan berkelanjutan mampu diraih.

Transformasi pola pikir dan perilaku

Covid-19 mengharuskan semua pihak untuk  berkolaborasi, bersinergi dan berinovasi beriringan dengan protokol kesehatan serta upaya pemulihan kesehatan dan ekonomi. Tidak banyak indikator yang mampu menggambarkan transformasi pola pikir dan perilaku sebuah bangsa. Salah satu indikator yang menjadi tolak ukur dalam kolaborasi dan sinergi  adalah Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI adalah sebuah ukuran untuk menggambarkan kehidupan berdemokrasi dalam 3 aspek, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi. Pola pikir kolaborasi dan sinergi adalah ciri demokrasi yang baik.

Data terakhir IDI tahun 2019 menunjukkan nilai 74,92 dalam skala 0-100. Hal ini berarti kinerja demokrasi berada pada skala sedang dalam batas atas.  Ada 6 indikator yang perlu perbaikan karena nilainya di bawah 60 yaitu, ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat, persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD, demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan, perda yang merupakan inisiatif DPRD, rekomendasi DPRD kepada eksekutif dan upaya penyediaan informasi APBD oleh Pemda. Rendahnya keenam indikator ini menjadi sinyal bahwa semangat kolaborasi dan sinergi masih perlu ditingkatkan.       Indeks Inovasi Global tahun 2020 menempatkan Indonesia di posisi 85 dari 131 negara, jauh di bawah negara Thailand (44), Vietnam (42) dan Malaysia (33).  Pilar institusi, sumber daya manusia (SDM) dan penelitian serta kecanggihan bisnis menjadi penyebab lemahnya inovasi.

Transformasi perilaku adaptasi terhadap penerapan protokol kesehatan juga tak boleh diabaikan. Perilaku jaga jarak adalah protokol kesehatan yang paling banyak di langgar.

Transformasi tata kelola

Perubahan yang terjadi demikian cepat menuntut tata kelola yang efektif dan efisien. Istilah organisasi yang agile menjadi populer. Secara bahasa agile berarti lincah. Organisasi/birokrasi/pemerintahan yang agile memiliki kemampuan beradaptasi dengan cepat dan menyesuaikan dengan tuntutan lingkungan. Tata kelola yang dikembangkan berfokus pada penerima layanan/konsumen.

Berdasarkan hasil Survei Dampak Covid terhadap Pelaku Usaha menunjukkan bahwa transformasi tata kelola pada dunia usaha menghadapi pandemi baru sebatas penerapan protokol kesehatan yang mencapai 80 persen . Selanjutnya  perusahaan yang melakukan diversifikasi usaha hanya 15 persen sedangkan pemanfaatan pemasaran online baru 54 persen.

Dalam skala pemerintahan, reformasi birokrasi digaungkan dengan bermuara pada pelayanan publik yang prima. Indeks Pelayanan Publik 2019, secara nasional bernilai 3,63 masuk dalam kategori baik. Namun demikian masih terlihat adanya disparitas antara pelayanan publik di level kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah, masing-masing dengan nillai 3,83 dan 3,43.

Transformasi digital

Era new normal menjadikan transformasi digital sebuah keniscayaan. Kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam penyediaan infrastuktur adalah langkah utama. Pemerintah telah menyiapkan roadmap transformasi digital yang menyasar tidak hanya pemerintahan tapi meliputi sektor perdagangan, pendidikan, kesehatan, jasa finansial, pariwisata, properti dan pembangunan kota, perindustrian, media dan hiburan, pertanian dan perikanan.

Evaluasi terkait transformasi digital tergambar dalam data Indeks Pembangunan Teknologi dan Informasi (IP-TIK). Pada tahun 2019 IP-TIK Indonesia mencapai 5,32 dalam skala 0-10 yang berarti kategori sedang dalam batas bawah. Dalam hal akses dan penggunaan mengalami perkembangan cukup pesat namun dalam hal keahlian perlu digenjot. Selain itu permasalahan kesenjangan akses, penggunaan, dan keahlian antar provinsi masih terjadi.

Baca juga :

• Pemprov Sulsel Serius Bahas Usulan Ranperda Tahun 2021
• Gubernur Sulsel Sukses Menjalin Kerjasama Indonesia-Jepang